Sederet Upaya Membangunkan Sektor Properti di Tengah Pandemi

Antara, Jurnalis · Kamis 05 Agustus 2021 10:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 05 470 2451212 sederet-upaya-membangunkan-sektor-properti-di-tengah-pandemi-g3Lys9RmFJ.jpeg Memulihkan sektor properti di saat pandemi covid-19 (Foto: Shutterstock)

Dari berbagai subsektor dalam properti, Ferry Salanto memperkirakan bahwa ritel di berbagai pusat perbelanjaan adalah yang paling terdampak dari adanya PPKM Darurat. Hal itu karena aturan dalam PPKM Darurat sangat membatasi mobilitas masyarakat, sedangkan ritel sangat memerlukan pergerakan banyak orang. Begitu pula dengan beragam aspek terkait PPKM Darurat yang membuat jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi, begitu pula dengan kapasitas pengunjung ke mal.

Tidak heran bila Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berharap bisa mendapatkan keringanan pajak menyusul pengetatan PPKM yang diterapkan pemerintah untuk menekan laju penukaran COVID-19.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan setidaknya ada dua jenis insentif yang dibutuhkan pelaku pusat perbelanjaan, yakni insentif untuk mendongkrak penjualan dan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha.

Alphonsus berharap ada penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final yang selama ini masih tetap harus dibayar meski kondisi usaha tutup ataupun dibatasi. Keringanan tersebut dinilai akan dapat meringankan pelaku usaha yang sudah dalam kondisi terpuruk sejak wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Selain itu, ia mengutarakan harapannya pula agar pemerintah bisa memberikan subsidi atas upah pekerja.

Pembebasan PPN

Kebijakan pemerintah dalam rangka membantu kinerja sektor properti antara lain adalah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar.

Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021.

Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai bulan Agustus 2021.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini