Mau Jadi Arsitek? Wajib Punya STRA

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 13 Agustus 2021 21:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 13 470 2455393 mau-jadi-arsitek-wajib-punya-stra-9rhUDIhUMt.jpg Mau Jadi Arsitek? Wajib Punya STRA (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengukuhkan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) pada 3 Desember 2020. Anggota DAI merupakan perwakilan dari unsur anggota organisasi profesi, pengguna jasa arsitek serta perguruan tinggi.

Menurut Basukli, peran arsitek merupakan salah satu tulang-punggung pembangunan di Indonesia. Terlebih Indonesia tengah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dengan struktur wilayah yang berbeda. Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, syarat untuk menjadi arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA merupakan bukti tertulis bagi arsitek untuk dapat melakukan praktik arsitek.

Baca Juga: Menteri Basuki Kukuhkan 9 Anggota Dewan Arsitek Indonesia

"Pemegang STRA bertanggungjawab baik secara moril maupun materiil atas aspek keandalan dan keselamatan pada bangunan yang dirancangnya," kata Anggota DAI Didi Haryadi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Tanggung jawab ini berlaku di hadapan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur Indonesia.

Selain itu, praktik arsitek yang profesional harus mampu meningkatkan nilai tambah dan daya guna karya arsitektur itu sendiri.

"Dengan demikian, arsitek menjadi salah satu profesi yang membantu pemerintah memfasilitasi tertib pembangunan melalui perencanaannya," katanya.

Kewajiban seorang arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021 sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan praktik Arsitek tanpa memiliki STRA. Penerbitan maupun pengenaan sanksi terkait STRA dilakukan oleh DAI

Dewan Arsitek Indonesia dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Pasal 34 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan mengemban tugas dan fungsi membantu Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek, keberadaan DAI sangat penting terutama untuk menjaga standar kualitas dan profesionalitas para arsitek di Indonesia.

"Infrastruktur menjadi modal utama untuk dapat maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itu, untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan nasional ini Kementerian PUPR selalu melibatkan aristek. Tanpa peran arsitek, bangunan hanya menjadi beton dan besi yang dipasang tanpa estetika," katanya.

Untuk memperoleh STRA, kandidat arsitek harus mengikuti magang paling singkat dua tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh pemerintah pusat.

Setelah itu, kandidat arsitek harus mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Uji Kompetensi dilakukan sesuai Standar Kompetensi Arsitek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa berlaku STRA adalah lima tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang untuk jangka lima tahun ke depan. Hal tersebut merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Surat tanda Registrasi Arsitek (STRA).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini