Ketua BPK Akui Besarnya Potensi Kecurangan Anggaran Penanganan Covid-19

Anggie Ariesta, Jurnalis · Selasa 14 September 2021 12:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 14 320 2471043 ketua-bpk-akui-besarnya-potensi-kecurangan-anggaran-penanganan-covid-19-eGVGhtleTJ.jpg BPK Periksa Anggaran Penanganan Covid-19. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko pada kementerian/lembaga terkait program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, pemeriksaan ini merespon risiko fraud atau kecurangan di masa krisis pandemi Covid-19 dan melihat bukti empiris risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

"Bukti-bukti empiris memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun swasta di masa krisis cenderung memperbesar risiko fraud atau kecurangan," kata Agung dalam Workshop Anti Korupsi "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" secara virtual di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: BPK Temukan Masalah Program PEN Senilai Rp2,9 Triliun

Alokasi anggaran PC-PEN tahun 2020 pada pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Usaha Milik Begara, Badan Usaha Milik Daerah, dan hibah atau sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah daerah adalah sebesar Rp933,33 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp597,06 triliun atau sebesar 64%

Diketahui, dalam kondisi krisis, pihak-pihak yang terlibat pengelolaan keuangan rentan mengalami situasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Baca Juga: BPK Periksa 10 BUMN dan 27 Kementerian, Ada Apa Ya?

Menurut Agung, sebagaimana dijelaskan dalam Three Lines Models yakni yang pertama adalah pressure yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau fraud karena masalah finansial atau keserakahan pelaku kecurangan.

Kedua ada rasionalizations yaitu sikap pelaku kecurangan yang menganggap fraud atau korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan kebenaran dan ketiga fortunately yaitu kesempatan yang memungkinkan fraud atau korupsi terjadi karena lemahnya pemeliharaan internal atau kurangnya pengawasan.

"Merespon peningkatan risiko tersebut, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk based comprehensif audit atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," katanya.

Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 Kementerian/lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan ekfektifitas.

Dalam pemeriksaan PC-PEN tahun 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya, kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN dan manajemen program dan kegiatan pandemi.

"Kita mengadapi situasi luar biasa oleh karena itu BPK mendukung sepenuhnya upaya pemerintah yang merespon situasi ini dengan langkah luar biasa," kata Agung.

Namun pada saat yang sama, sejak awal BPK juga mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus melakukan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini