Alasan Sri Mulyani Pajaki Sembako hingga Sekolah

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Selasa 14 September 2021 15:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 14 320 2471194 alasan-sri-mulyani-pajaki-sembako-hingga-sekolah-HfZqWMzPF1.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan pajak atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan hanya diterapkan secara terbatas. Menurutnya dengan PPN menjadi salah satu cara mewujudkan azas keadilan.

“Karena bisa saja kita bicara tentang hal yang sama yaitu makanan pokok, pendidikan, maupun kesehatan namun range dari konsumsi ini bisa dari yang sangat basic hingga yang paling sophisticated menyangkut tingkat pendapatan yang sangat tinggi. (PPN) Ini dikenakan pada barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tentu ini nanti akan dibuat kriterianya,” ungkap Menkeu melalui keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia. Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Sembako Kena Pajak, Negara Dapat Berapa Sih?

Menurut Sri, untuk pajak jasa kesehatan ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS). Misalnya, jasa klinik kecantikan/estetika, operasi plastik yang sifatnya nonesensial.

“Perlakukan ini juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasiona. Sementara itu untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” papar Sri.

Baca Juga: Siap-Siap! Mobil LCGC Kena Pajak 3% Bulan Depan

Ini untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain.

“Dibandingkan yang memang mencharge SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini,” tambahnya.

Perubahan materi Undang-Undang PPN menjadi salah satu materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas Pemerintah bersama DPR.

Sebagai catatan, RUU ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan azas keadilan dan kesetaraan, menguatkan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan.

“Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok jasa pendidikan dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan,” pungkas Menkeu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini