5 Fakta BLT UMKM Cair Rp15,2 Triliun, 12,7 Pelaku Usaha Nikmati Rp1,2 Juta

Zikra Mulia Irawati, Jurnalis · Sabtu 25 September 2021 06:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 24 320 2476283 5-fakta-blt-umkm-cair-rp15-2-triliun-12-7-pelaku-usaha-nikmati-rp1-2-juta-Dxsz7xLRXo.jpg BLT UMKM Cair (Foto: Okezone)

JAKARTA - BLT UMKM atau Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) telah disalurkan kepada 12,7 juta dari 12,8 juta pelaku usaha mikro. BLT yang didapatkan UMKM sebesar Rp1,2 juta.

Saat ini realisasi BLT UMKM sudah mencapai Rp15,2 triliun dari pagu Rp15,36 triliun.

Simak fakta tentang BLT UMKM yang telah dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

 

1. Realisasi Pencairan BLT UMKM

Deputi Usaha Mikro KemenKop UKM Eddy Satriya mengatakan bahwa program BPUM telah disalurkan kepada 12,7 juta penerima pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun. Dengan demikian, tinggal sekitar 100.000 pelaku usaha yang masih menantikan bantuan cair.

 

2. Pusat dan Daerah Sinergi Awasi Penyaluran

Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas bidang koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia terus bekerja menyalurkan bantuan sosial ini. Tak hanya itu, APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM) pun turut mengawal proses penyaluran ini.

3. Maksimalkan Penerima dari Daerah

Untuk memaksimalkan jumlah penerima BPUM daerah, pada Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dibentuk kelompok kerja (pokja) sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021 di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan realisasi penerima BPUM di daerah yang masih rendah pada tahun anggaran 2020.

4. Ada Perubahan Ketentuan

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM 2021, ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 diubah. Saat ini, peraturan yang berlaku yaitu Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas hasil review dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP) serta hasil pemeriksaan dari BPK RI.

5. Aturan Baru

Calon penerima BPUM diusulkan berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Tujuannya agar mudah dikoordinasi dan database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.

Proses validasi data usulan calon penerima BPUM dilakukan dengan pengambilan data dari dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) sebagai validasi data penerima KUR.

Selanjutnya diminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang ajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini