Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp743,3 Triliun, Tumbuh 9,5%

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 24 September 2021 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 24 320 2476408 sri-mulyani-kantongi-penerimaan-pajak-rp743-3-triliun-tumbuh-9-5-ZTCZDj8MUb.jpg Sri Mulyani soal Penerimaan Pajak (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara sebesar Rp1.177,6 triliun sampai bulan Agustus 2021. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp743,3 triliun atau tumbuh 9,5% yoy,

Kepabeanan dan cukai Rp158 triliun atau tumbuh 30,4%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp277,7 triliun atau tumbuh 19,6 secara yoy.

Capain ini kata Sri Mulyani merupakan tanda pemulihan ekonomi membaik pada kuartal III 2021.

"Ini merupakan suatu hal yang positif dan harus terus dijaga," ujar Sri Mulyani pada keterangan tertulis yang dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).

Dari sisi belanja, APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya belanja negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi.

Belanja negara mencapai Rp1.560,8 triliun terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp1.087,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp472,9 triliun.

Tumbuhnya pendapatan negara itu juga diikuti oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ikut bertumbuh sebesar 21,5%. Belanja tersebut antara lain untuk belanja modal melalui proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang mulai berjalan, belanja barang yang berkorelasi dengan Covid berupa vaksinasi, klaim perawatan pasien dan bantuan produktif, serta penyaluran berbagai program bansos. Sedangkan belanja yang bukan untuk kementerian ataupun lembaga melalui THR pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Prakerja.

“Inilah makna dari yang disebut negara hadir, namun tetap harus dijaga kesehatan dan sustainabilitasnya,” ungkap Menkeu.

Realisasi defisit APBN untuk menopang sisi belanja hingga Agustus 2021 terealisasi Rp383,2 triliun atau 2,32% PDB. Realisasi ini terjaga karena masih jauh dibawah yang tertulis dalam Undang-Undang APBN sebesar 5,7% PDB.

“Kita menggunakan di semua level dari pendapatan, belanja, semuanya secara sangat hati-hati hingga nanti kita harapkan ekonomi akan bisa tumbuh terus dan APBN mulai makin sehat kembali,” pungkas Menkeu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini