Perubahan Iklim Jadi Ancaman, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Pajak Karbon

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 13 Oktober 2021 17:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 13 320 2485816 perubahan-iklim-jadi-ancaman-sri-mulyani-buka-bukaan-soal-pajak-karbon-UCFWjCIdfc.jpg Sri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal penerapan pajak karbon.

Sri Mulyani memberlakukan revisi Undang-Undang Perpajakan yang salah satunya berisi aturan mengenai pajak karbon untuk mendorong pertumbuhan hijau serta menekankan bahwa tantangan masih akan ada dan perlu untuk selalu diwaspadai. Strategi carbon pricing harus ditunjang dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal.

"Kemudian, isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Kenakan Pajak Karbon Mulai 1 April 2022

Saat ini, perubahan iklim menjadi suatu ancaman secara global. Mengarusutamakan perubahan iklim menjadi bagian dari suatu kebijakan merupakan langkah yang perlu diambil serta dapat mendorong arah pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas.

“Sejak diluncurkan pada April 2019, kami mendefinisikan Coalition of Finance Ministers for Climate Action adalah sebagai grup bagi para Menteri Keuangan yang berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Pekerjaan kita dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan 2021, telah menunjukkan suatu kemajuan dan tindakan nyata,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, sudah ada 19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggunakan metodologi climate budget tagging. Indonesia sendiri telah memulai climate budget tagging sejak tahun 2016 di tingkat pemerintah pusat, dan baru-baru ini juga telah mulai diterapkan pada 11 pemerintah daerah.

Berkenaan dengan adanya suatu kemajuan dalam mengintegrasikan perubahan iklim pada kebijakan ekonomi dan keuangan di negara-negara global,

Sri Mulyani juga menyebut bahwa tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga di antaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan.

"Banyak negara yang sedang merencanakan penerapan carbon pricing, termasuk Indonesia yang akan segera memberlakukan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon," katanya

Selain itu, mengenai keuangan berkelanjutan, berdasarkan Analisis oleh Financial Centers for Sustainability (FC4S) Network ditemukan bahwa hanya sekitar sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan climate tools atau metodologi yang akuntabel. Ini berarti bahwa kepatuhan mungkin tidak dikontrol secara efektif, dan dampak iklim secara nyata tidak dapat diukur secara akurat.

Jadi, ada kebutuhan untuk terus mempromosikan pendekatan multilateral sehingga setiap upaya kita dapat menyatu dan ini dapat sebagai suatu pesan yang kuat tentang pentingnya pertimbangan iklim. Penguatan kapasitas misalnya pada alat, metodologi dan akuntabilitas membutuhkan upaya kolektif agar setiap kemajuan kita dapat membawa dampak yang lebih besar.

"Koalisi memainkan peran strategis, karena kami berkomunikasi, berbagi pengalaman dan mendukung anggotanya, termasuk melalui diskusi kami hari ini yang akan membentuk karya nyata kami di masa depan,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini