6 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dikritik hingga Balik Modal 40 Tahun

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Senin 18 Oktober 2021 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 320 2486809 6-fakta-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-yang-dikritik-hingga-balik-modal-40-tahun-ZTQcOklSNZ.jpg Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih terus dikebut. Progresnya mencapai 79% meski kini dikritik hingga biayanya membengkak.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) optimis pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia ini bisa beroperasi mulai 2022.

Berikut 6 fakta nasib proyek Kereta Cepat jakarta-Bandung (KCJB) seperti dirangkum Okezone, Senin (18/10/2021):

1. Anggarannya Boleh Pakai APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan pada pembangunan kereta cepat.

Keputusan ini ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp69 Triliun, Erick Thohir Tunggu Audit BPKP

2. Perkembangan Pembangunan

General Manager Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya menuturkan, KCIC tengah fokus melakukan berbagai pembangunan guna mempercepat selesainya proyek KCJB. Rencananya, kereta ini mulai bisa beroperasi secara komersial mulai 2023.

Sehubungan hal itu, Mirza mengungkap bahwa kini KCIC tengah melakukan pengerjaan tunnel, elevated track, subgrade, dan penyelesaian konstruksi stasiun.

Selain itu, lanjut dia, di saat yang bersamaan pihaknya juga melakukan persiapan jelang operasional. Seperti Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta yang akan digunakan ketika operasional.

3. Tidak Ada Potensi Korupsi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tidak ada potensi korupsi atau penyelewengan dalam kasus pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Arya menegaskan, pihaknya tidak mengakomodir tindakan melanggar hukum tersebut.

4. Ada Pembahasan Peraturan dan Operasional

Mirza melontarkan, KCIC bersama kementerian terkait saat ini sedang melakukan pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan.

Kedua pihak juga kini tengah melakukan pelatihan SDM hingga pembuatan SOP sebagai bagian dari persiapan Operation Maintenance Readiness.

5. Kementerian BUMN Masih Tunggu Anggaran Diaudit BPKP

 

Kementerian BUMN mengungkap, belum ada angka pasti soal seberapa besar pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun tengah mengaudit atas perkara cost overrun tersebut.

Padahal, manajemen PT Kereta Api (Persero) sudah membeberkan pembengkakan KCJB mencapai USD3,8 miliar - USD4,9 miliar atau setara Rp 54 triliun - Rp 69 triliun.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa memang kita masih menghitung. Tunggu dulu nih. Cost overrun itu muncul berapa angka yang sebenarnya. Setelah diaudit oleh BPKP baru kita bisa tahu angka yang sebenarnya," ungkap dia.

6. Balik Modal Dalam 40 Tahun, Mirip MRT

Staf Khusus Menteri BUMNArya Sinulingga mengatakan, pengembalian modal KCJB secara hitungan kasar akan sama seperti Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pun, diperkirakan tepatnya bakal balik modal 40 tahun mendatang.

"Secara konservatif, hitungan kita tetap payback period untuk equity-nya itu, ini ya 40-an tahun. Tapi kita belum tahu ya, ini hitungannya hanya kasar masih. Ini, kan, mirip-mirip dengan MRT," ujar Arya kepada Wartawan, Kamis (14/10/2021).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini