Geger Utang Tersembunyi RI dari China Rp488 Triliun, Ini Pengakuan Mengejutkan Anak Buah Sri Mulyani

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 15 Oktober 2021 17:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 320 2486990 geger-utang-tersembunyi-ri-dari-china-rp488-triliun-ini-pengakuan-mengejutkan-anak-buah-sri-mulyani-bk4t6owXaR.jpg Utang Tersembunyi dari China (Foto: Okezone)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo buka suara soal laporan mengenai utang tersembunyi Indonesia dari China.

Lembaga riset Amerika Serikat (AS) AidData mengungkapkan, Indonesia mempunyai utang tersembunyi dari China sebesar USD34,38 miliar atau setara Rp488,1 triliun (kurs Rp14.200 per USD).

Yustinus menjelaskan duduk soal informasi yang disampaikan kurang tepat terkait utang yang dikaitkan dengan pemerintah.

“Supaya jelas, saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan, melainkan utang nonpemerintah tapi jika wanprestasi berisiko nyerempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi,” kata staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo dalam akun twitter pribadinya dikutip, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Dirinya menyebut utang yang dihasilkan dari skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan dan swasta. Utang BUMN tidak tercatat sebagai utang Pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola Pemerintah.

“Demikian juga utang oleh perusahaan patungan dan swasta tidak masuk dalam wewenang Pemerintah, sehingga jika pihak-pihak tersebut menerima pinjaman, maka pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Meski demikian, tata kelola kita kredibel dan akuntabel,” katanya.

Soal penarikan Utang Luar Negeri (ULN) yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, dan Swasta tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). SULNI disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan. Clear dan transparan.

“Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, total ULN Indonesia dari Cina sebesar USD 21,12 miliar, terdiri dari utang yang dikelola Pemerintah sebesar USD 1,66 miliar (0,8% dari total ULN Pemerintah), serta utang BUMN dan swasta dengan total mencapai USD 19,46 miliar,” detailnya.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tidak tepat jika terdapat ULN (termasuk pinjaman China) yang dikategorikan sebagai hidden debt. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Tak ada yg disembunyikan atau sembunyi-sembunyi.

“Terkait utang BUMN yang dijamin, utang ini dianggap kewajiban kontinjensi Pemerintah. Kewajiban kontinjensi tersebut tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan Pemerintah sepanjang mitigasi risiko default dijalankan. Ini yg terjadi saat ini: zero default atas jaminan Pemerintah,” katanya.

Kewajiban kontinjensi memiliki batasan maksimal penjaminan oleh Pemerintah. Batas maksimal pemberian penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada 2020 - 2024 sebesar 6% terhadap PDB 2024.

“Dengan tata kelola seperti ini, mitigasi risiko dilakukan sedini mungkin dan tdk akan menjadi beban pemerintah, apalagi beban yg tak terbayarkan. Jadi sekali lagi, tak perlu dikhawatirkan sepanjang dikaitkan dengan pemerintah. Mari terus semangat dan berkolaborasi untuk negeri,” katanya.

Tentu saja Pemerintah mengapresiasi siapa pun yang punya concern pada tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk utang.

“Mohon terus didukung dan dikritisi. Banyak pelajaran dari negara lain bisa dipetik, kita tingkatkan kewaspadaan dan tetap optimis. Salam Indonesia !” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini