Banyak Korban Pinjol Ilegal, YLKI: Polisi Baru Bertindak Setelah Disentil Jokowi

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 16 Oktober 2021 10:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 16 320 2487206 banyak-korban-pinjol-ilegal-ylki-polisi-baru-bertindak-setelah-disentil-jokowi-Lgh3HMD2LZ.jpg Praktik Pinjol ilegal marak di kalangan masyarakat (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Praktik pinjol ilegal masih marak di kalangan masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dalam 3 tahun terakhir banyak aduan yang masuk terkait pinjaman online ilegal.

Menurutnya, di tengah masifnya perkembangan dunia digital pemerintah masih tertinggal dalam hal infrastruktur kebijakan. Hal ini membuat menjamurnya pinjol-pinjol ilegal dan minim tindakan dari aparat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Setop Izin Pinjol Baru!

"Pemerintah kurang mengantisipasi baik dari segi infrastruktur kebijakan dan juga aspek sosiologis masyarkat," ujar Tulus dalam MNC Trijaya, Sabtu (16/10/2021).

Tulus mengatakan, sebanyak 30% dari pengaduan yang ada di YLKI dari fintech atau pinjol ilegal. Menurutnya baik legal maupun ilegal, sebnarnya sama saja terutama dari metode penagihan.

Baca Juga: Ancaman Pinjol Ilegal Meresahkan, Sebar Foto Pribadi hingga Pelecehan Seksual

"Ini yang saya kira menjadi PR bagi pemerintah dan Satgas Waspada Investasi, dan khususnya Kepolisian, karena ini menjadi tekanan psikologis yang masih bagi masyarakat," sambung Tulus.

Dari sisi penindakan, Tulus melihat aparat Kepolisian ini masih lamban untuk bertindak. Kecuali ketika ada sentilan Presiden dan kasus tersebut menjadi viral.

Padahal ada lebih banyak kasus lain yang tidak viral dan sebenarnya sangat membutuhkan bantuan namun minim perhatian dan pertolongan.

"kalau saya amati Polisi baru bertindak cepat setelah ada sentilan dari Presiden di sisi lain kalau kasusnya viral di media sosial, tapi sebenarnya ada ribuan kasus yang tidak viral, siapa yang memperhatikan itu, ini memang solusinya harus dari sisi hulu, sehingga tidak terjadi terus menerus," tuturnya.

Di sisi lain, literasi digital kepada masyarakat sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat saat ini memasuki era ekonomi digital seperti fintech, namun lagi-lagi menurut Tulus hal ini tidak diantisipasi.

"Contohnya ketika masyarakat bertransaksi menggunakan e-commerce itu tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak membaca term and condition yang ada di kontrak elektronik," sambungnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini