Pentingnya UMKM Miliki Sertifikasi Halal

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Kamis 21 Oktober 2021 16:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 21 320 2489643 pentingnya-umkm-miliki-sertifikasi-halal-fhjsUHOdH5.jpg Sertifikat Halal UMKM. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Sertifikasi halal menjadi bagian penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

“Saat ini, konsumsi produk halal secara global ini sedang meningkat. Di mana indikator dari produk halal berupa sertifikat halal dan juga label halal menjadi consent di perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk berkiprah tidak hanya untuk pemenuhan produk halal di pasar domestik, namun juga di perdagangan secara global,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Nurgina Arsyad, dalam acara Webinar UMKM Camp Badan POM, Kamis (21/10/2021).

Selain itu, alasan sertifikasi halal penting karena perkembangan teknologi dalam proses olahan produk. Hal ini pun menjadi penyebab sulit bedakan antara produk halal dan haram.

Baca Juga: 4 Fakta BLT UMKM Tahap 2 Cair, Total 12,7 Juta Pelaku Usaha Dapat Rp1,2 Juta

“Kemudian, kenapa sertifikasi halal itu penting karena untuk saat ini terjadi perkembangan teknologi pada pengolahan produk yang menyebabkan kita sangat sulit untuk membedakan mana yang halal dan haram. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk itu jelaskan ukurannya dan terjamin kehalalannya,” katanya.

Nurgina juga mengatakan sebagai pemenuhan pasar global dan kebijakan pemerintah untuk pengembangan industri halal secara global, maka di terbitkan regulasi jaminan produk halal. Di mana dalam regulasi jaminan produk, terdapat ketentuan untuk kewajiban produk bersertifikat halal.

Diketahui dasar hukum regulasi awal ketentuan jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca Juga: Pelaku UMKM Tak Perlu Bayar Pajak, Ini Hitung-hitungannya

Sedangkan, alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil disesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan harapan dalam undang-undang cipta kerja tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021,” ujarnya.

Disampaikan bahwa dalam alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah menerima pembinaan dari BPJPH yang berasal dari ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang badan hukum tertuang sesuai Pasal 80 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Kriteria pelaku usaha yang dapat melakukan sertifikasi halal di antaranya produk tidak beresiko, bahan sudah dipastikan kehalalannya serta proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana. Lalu, apabila pelaku usaha telah memenuhi syarat akan masuk ke tahap verifikasi oleh pendamping PPH.

“Setelah lolos dari verifikasi maka dilakukan akad atau ikrar dari pelaku usaha yang diketahui oleh pendamping PPH dan semua persyaratan ini disampaikan kepada BPJPH sebagai dokumen permohonan sertifikat halal UMK,” pungkasnya.

Lebih lanjut, BPJPH juga akan menyampaikan ke MUI karena memiliki kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk. Jika telah disetujui MUI pihak BPJPH baru akan menerbitkan sertifikat halal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini