Kemenkeu: Tidak Semua Usaha Dikenakan Pajak Karbon

Antara, Jurnalis · Jum'at 22 Oktober 2021 16:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 22 320 2490219 kemenkeu-tidak-semua-usaha-dikenakan-pajak-karbon-4YrVq1hGQF.jpg Kemenkeu sebut tidak semua entitas usaha dikenai pajak karbon (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak lantas memungut pajak karbon dari semua entitas usaha mulai 1 April 2022 mendatang.

“Ada batas atas atau cap emisi karbon yang dapat dikenakan pajak karbon. Nanti diselaraskan pengaturannya di masing-masing sektor, disesuaikan dengan threshold dalam mekanisme pasar karbon, tentu disesuaikan dengan konteks dan objektif dari masing-masing,” kata Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka Kusumawardani, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Perubahan Iklim Jadi Ancaman, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Pajak Karbon

Pada 1 April 2022 mendatang, Pande mengatakan pemerintah baru akan memungut pajak karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang emisi karbonnya mencapai batas atas atau cap yang ditentukan.

“Penentuan cap tentu didasarkan pada koridor pasar perdagangan karbon. Ini akan dilakukan berkoordinasi dengan kementerian sektor terkait, dalam hal PLTU adalah Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” ucapnya.

Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Penggerak Terapkan Pajak Karbon

Untuk entitas usaha yang emisi karbonnya melebihi cap atau batas atas, entitas tersebut akan diminta untuk membeli Surat Izin Emisi (SIE) atau Sertifikat Penurunan Emisi (SPE). Kedua instrumen ini menunjukkan bahwa entitas usaha diizinkan untuk mengeluarkan emisi karbon dioksida lebih banyak dari entitas lain.

“Apabila entitas itu tidak dapat membeli SIE atau SPE atas emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisinya akan dikenakan pajak karbon,” ucapnya.

Pada tahun 2021 ini, setelah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang juga mengatur tentang pajak karbon, pemerintah sedang memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Pemerintah juga akan mengembangkan mekanisme teknis pajak karbon dan bursa karbon.

Setelah mulai memungut pajak karbon dari PLTU batu bara pada 2022 mendatang, menurut Pande, pemerintah akan mengimplementasikan perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon. Selanjutnya, pemungutan pajak karbon akan diperluas secara bertahap.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini