Asyik! Sri Mulyani Beri Keringanan Utang Buat Pengusaha Kecil, Ini Kriterianya

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 22 Oktober 2021 17:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 22 320 2490253 asyik-sri-mulyani-beri-keringanan-utang-buat-pengusaha-kecil-ini-kriterianya-moNA0NlBr0.jpg Keringanan Utang Bagi Pengusaha (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021 untuk memberikan keringanan utang kepada para debitur kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Lukman Efendi mengatakan tercatat hingga Oktober 2021 DJKN telah memberikan keringanan utang kepada 1.292 debitur kecil dan pelaku UMKM, senilai Rp20,48 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Gelar 'Indonesian Idol' Cari Pemuda Paham APBN 

"Program keringanan utang tersebut berlangsung di sepanjang tahun 2021 sebagai respon pemerintah dalam meringankan beban para debitur kecil dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19," kata Lukman dalam video virtual, Jumat (22/10/2021).

Kata dia, Kriterianya adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar; perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta; dan perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Jadi PNS yang Miliki Akhlak Mulia

“Keringanan utang itu kita bagi dua, pertama terhadap debitur yang mempunyai barang jaminan dan debitur yang tidak mempunyai barang jaminan. Tentu bentuk keringanan berbeda-beda,” katanya.

Selain itu, apabila debitur dapat melakukan pelunasan pada bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, debitur berhak mendapatkan tambahan keringanan sebesar 20% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Lalu, dalam bentuk pengurangan sisa utang pokok, debitur yang mengalami piutang macet akibat pandemi covid-19, dapat mengajukan keringanan dalam bentuk moratorium berupa penundaan penyitaan, penundaan lelang atau penundaan paksa badan sampai dengan status bencana nasional Covid-19 dicabut. Program keringanan utang ini akan berakhir di bulan Desember 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini