5 Fakta Menarik UMKM Terancam Denda Rp4 Miliar Gegara Jual Makanan Tanpa Izin BPOM

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 24 Oktober 2021 06:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 24 320 2490738 5-fakta-menarik-umkm-terancam-denda-rp4-miliar-gegara-jual-makanan-tanpa-izin-bpom-LmLX5BOI6e.jpg Uang Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ancaman sanksi selalu menjadi momok bagi pelaku UMKM yang umumnya belum melengkapi seluruh persyaratan formal. Khususnya izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ditambah lagi pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyak pelaku UMKM khususnya yang bergerak pada usaha makanan dan minuman yang belum memahami bagaimana cara untuk memperoleh izin PIRT maupun BPOM.

Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait ancaman penjara atau denda hingga Rp 4 Miliar untuk UMKM, Minggu (24/10/2021):

1. Kabar Viral Penjual Frozen Food Terancam Ditahan

Seorang warganet membagikan cerita pelaku UMKM yang terancam dibui atau dikenakan denda Rp4 Miliar dan ini menjadi viral. Hal ini dikarenakan UMKM tersebut menjual frozen food dengan merek buatan sendiri, tetapi tidak memiliki izin BPOM.

Baca Juga: MenKop Teten Berharap UMKM Masa Depan Berbasis Inovasi Teknologi

"Jadi minggu lalu, resto dapat undangan klarifikasi dari pulici untuk produk frozen food yang dijual di Grabfood. Padahal frozenfood bukan kita jual ke supermarket, cuma jual karena PPKM dan memang kan biasa resto jual versi beku nya. Ternyata dipermasalahkan, jual makanan beku tetep harus ada ijin edar, PIRT atau BPOM, walaupun kita sudah berbadan PT dan barang resto sendiri," tulis akun Instagram yang nama penggunanya disamarkan itu. Cerita tersebut kemudian diteruskan oleh rekannya di Twitter @ac***********ta.

2. Makanan Bubuk Juga Terancam Hukuman

Setelah diusut, produk makanan yang memiliki masa simpan lebih dari seminggu harus diurus terlebih dahulu perizinannya. Tak hanya akun tersebut, warganet lain juga memiliki cerita serupa. Bukan lagi frozen food, warganet tersebut mengeluhkan produk bubuk cabai dan kopi yang turut terimbas regulasi ini.

Baca Juga: Pemerintah Dukung UMKM, Penyaluran KUR Lebih dari Rp180 Triliun

"Masalahnya ga cuma makanan beku, bubuk cabe sama kopi bubuk pun di mintain klarifikasi. Ga maen2 denda 4M atau ancaman penjara. Ya allah nyari duit halal gini amat," lanjutnya.

3. Butuh Kebijaksanaan Pemerintah

Dia menyayangkan tidak adanya langkah penyuluhan oleh pemerintah. Jika tidak terungkap dan masih terjadi, hal ini tentu merugikan para pelaku UMKM yang sudah kesulitan terimpit pandemi.

"Ok memang perizinan perlu tapi mbok jangan ujug2 langsung di proses hukum, kasih penyuluhan dulu sosialisasi ke yg jualan," tambahnya.

Dia berharap, pemerintah dapat lebih bijak menangani permasalahan ini. Ia bahkan berpendapat akan lebih baik jika pemerintah mempermudah izin UMKM.

"Kebayang ga sik, modal awal 2jt sampe 5jt untuk start. Trus kena perkara pidana gini dengan denda 4M...., Untungnya ga seberapa. Pemerintah daripada bagi2 dana bantuan UMKM mending bantu UMKM urus izin tanpa ribet2," harapnya.

4. KemenkopUKM Koordinasi Bersama Polisi

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberi kelonggaran izin edar dan lain-lain agar UMKM bisa pulih di tengah pandemi.

KemenkopUKM telah mencari solusi cepat atas kejadian pemanggilan sejumlah pelaku UMKM produsen frozen food oleh aparat kepolisian beberapa hari lalu tanpa mengganggu ekonomi nasional yang berangsur pulih.

KemenkopUKM juga telah berkoordinasi dengan POLRI untuk memastikan aparat berwenang mengutamakan pembinaan bukan penindakan kepada pelaku UMKM yang belum memenuhi perizinan.

“Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengutamakan pembinaan, bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan,” ujar KemenkopUKM dalam keterangan tertulis di akun Instagram resminya, Rabu (20/10/2021).

5. Kesepakatan Dengan Polisi

Adapun hasil koordinasi antara KemenkopUKM dengan POLRI, antara lain:

- KemenkopUKM telah berkoordinasi dengan kepolisian RI mengenai permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMK terkait izin edar frozen food.

- Telah disusun nota kesepahaman (MoU) antara KemenkopUKM dengan kepolisian RI tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai upaya untuk mengedepankan pembinaan (justice collaborative) terhadap pelaku UMK.

- Pemerintah telah melakukan pembinaan kepada UMKM melalui pemberian bantuan pengurusan NIB, sertifikat halal, Izin Usaha PIRT, Izin Edar, HAKI, SNI, ISO 9001, HCCP, dan FSSC 22000.

- Sosialisasi bersama KemenkopUKM, Kepolisian RI, dan BPOM terkait izin edar bagi pelaku UMK, Dinas yang membidangin koperasi, dan UKM tingkat tingkat provinsi dan kabupaten/kota

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini