6 Fakta Meresahkan Pinjaman Online, Tidak Wajib Bayar Lho

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 24 Oktober 2021 05:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 24 622 2490729 6-fakta-meresahkan-pinjaman-online-tidak-wajib-bayar-lho-b1k8VSFPR2.jpg Pinjol Ilegal (Foto: Okezone/Shutterstock)

JAKARTA - Penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau biasa dikenal pinjaman online (pinjol) ilegal harus bersiap karena pemerintah akan semakin tegas.

Pinjol ilegal terkenal memiliki cara kasar dan tidak beradab saat menagih utang kepada para nasabah. Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait dengan pinjol ilegal, Minggu (24/10/2021): 

1. Korban Pinjol Tidak Usah Bayar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, bahwa korban pinjaman online (pinjol) ilegal tidak perlu membayar tagihan kepada para penyedia jasa pinjol.

“Kepada mereka semua yang sudah menjadi korban (pinjaman online) jangan membayar,” tegas Mahfud.

Baca Juga: Berantas Pinjol Ilegal, Bunga Pinjaman Legal Turun 50%

Mahfud mengimbau, bagi para korban untuk melapor polisi apabila pinjol ilegal masih meminta untuk membayar disertai dengan teror. Menurutnya, masyarakat dapat melaporkan kepada kantor polisi terdekat.

“Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror. Lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan,” tuturnya.

2. Tegas Pada Pinjol Ilegal

Mahfud menegaskan, pihaknya hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal. Oleh sebabnya, pinjaman online yang sah maka diberikan kesempatan untuk berkembang.

“Maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal,” tegasnya

“Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, yang sudah ada izin dan sah. Silahkan berkembang, karena justru itu yang diharapkan, tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi,” sambungnya.

3. Gerakan Masif dari Polisi

Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan bahwa kepolisian melalui Bareskrim Polri akan membuat gerakan masif untuk mengatasi maraknya kasus pinjol ilegal.

Baca Juga: Polisi: Korban Pinjol Ada yang Stres sampai Bunuh Diri 

“Bareskrim Polri akan membuat masif gerakannya, sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk bayar, jangan bayar karena itu ilegal,” tutupnya.

4. Laporan Korban Meninggal

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat laporan dari salah satu masyarakat korban pinjaman online (Pinjol) ilegal yang salah satu anggota keluarganya sampai nekat bunuh diri lantaran tak sanggup membayar hutang.

Dari laporan itu, kata Mahfud, ketika korban sudah meninggal pun penagih masih melakukan teror.

Untuk menutupi korban meninggal dunia akibat pinjol ilegal, keluarganya sampai menutupi kabar tersebut dari orangtuanya di kampung.

"Saya ada laporan ada orang meninggal karena itu, tetapi tetap keluarganya diteror suruh bayar, pinjam hanya Rp1,2 juta lalu naik terus meninggal bunuh diri. Keluarganya yang nengok diteror, ini tidak diberitakan, dirahasiakan kepada orang tuanya di kampung meninggal karena sakit perut," ujarnya.

5. Janji Mengusut Pinjol Ilegal

Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau para pelaku teror pinjol untuk menghentikan aksinya. Hal itu dikarenakan pemerintah akan mengusutnya secara tuntas serta melindungi masyarakat.

"Hentikan teror-teror itu. Saya kira cukup produktif kerja Polri 3 sampai 4 hari ini. Tidak akan pernah berhenti melindungi, karena negara harus hadir melindungi dari cara-cara seperti itu," tuturnya

6. 13 Tersangka Pelaku Pinjol

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap lima lokasi kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Perusahaan pinjol online menyebar foto nasabah dengan disandingkan gambar porno kepada keluarga bahkan atasan korban bekerja.

 Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, sebanyak 13 tersangka diamankan dari lima lokasi penggerebekan. Kegiatan pinjol dampaknya sangat terasa ke masyarakat bahkan berujung kematian.

Modus fintek peminjaman dana dengan perjanjian waktu (peer to peer leanding) ilegal salah satunya adalah bagian desk collection atau DC melakukan penagihan. Pada unit DC ini mereka melakukan tagihan modus lewat SMS dan medsos para korban.

"Dengan ancaman bahkan ada foto si konsumen dicrop dan dijadikan satu gambar asusila untuk tujuan menekan peminjam dana dengan ancaman-ancaman yang ada," kata Yusri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini