Menteri Basuki Minta Proyek Infrastruktur Pertimbangkan Ancaman Perubahan Iklim

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 27 Oktober 2021 17:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 27 470 2492722 menteri-basuki-minta-proyek-infrastruktur-pertimbangkan-ancaman-perubahan-iklim-uWRVInrvOQ.jpg Menteri Basuki minta proyek infrastruktur pertimbangkan perubahan iklim (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pembangunan infrastruktur mempertimbangkan ancaman perubahan iklim. Dia bilang infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi namun juga terus berupaya memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.

Basuki Hadimuljono mengatakan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur, misalnya, pembangunan gedung hijau, pasar tradisional serta rumah susun (rusun) hemat energi, kebun raya dan ruang terbuka hijau, serta pembangunan TPA sampah dengan teknologi sanitary landfill dan incinerator.

Baca Juga: Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Masih Minim, Kenapa Ya?

“Saya mengajak rekan-rekan di PUPR untuk mengevaluasi desain kriteria/parameter untuk seluruh bangunan ke-PU-an untuk disesuaikan dengan ancaman perubahan iklim yang terjadi. Kami juga menyiapkan kota ramah air agar tangguh terhadap ancaman banjir, baik dengan memperbesar kapasitas sungai, pengerukan, pelebaran maupun pembuatan tanggul. Contoh, Sudetan Cisangkuy dan Terowongan Nanjung di hulu Sungai Citarum,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

Baca Juga: Erick Thohir Ingin BUMN Lebih Agresif Bangun Infrastruktur Teknologi dan Inovasi

Menteri Basuki berpesan agar peringatan tahunan hari-hari nasional dan dunia, khususnya yang terkait bidang PUPR jangan hanya menjadi seremonial saja, namun harus dipakai menjadi environmentally-based infrastructure development atau sebagai perangkat penyelenggaraan infrastruktur ramah lingkungan.

Menteri Basuki minta semua Insan PUPR untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tema HHD, sehingga nantinya Indonesia siap untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim.

"Saya ingin Kementerian PUPR menjadi Kementerian yang fathanah bukan hanya sidiq, amanah, tabligh. Fathanah artinya leading by example, atau menjadi contoh baik bagi publik untuk mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim,” sambung Menteri Basuki.

Salah satu faktor utama penyebab perubahan iklim adalah tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 285 juta jiwa di mana 60%-nya tinggal di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Makasar, Batam, dan Medan.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dalam pengurangan emisi karbon dari sektor bangunan, transportasi, energi, dan persampahan. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular pada sektor pengelolaan persampahan perkotaan dengan meminimalisasi produksi limbah. Caranya dengan memulihkan dan menggunakan kembali sebanyak mungkin produk dan bahan yang telah dipakai (bekas) secara sistemik dan berulang-ulang.

Terkait pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).



1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini