Sektor Hulu Migas Jadi Katalisator Kemajuan Pembangunan di Daerah

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Kamis 25 November 2021 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 320 2507303 sektor-hulu-migas-jadi-katalisator-kemajuan-pembangunan-di-daerah-mKVVllLOfu.jpg Hulu Migas Katalisator Pembangunan di Daerah (Foto: SKK Migas)

JAKARTA - Participating Interest (PI) bagi pemerintah daerah tertuang dalam peraturan Menteri Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Hal tersebut akan dibahas tuntas bersama narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Dinas ESDM dan BUMD Jabar.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut menyampaikan bahwa SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berupaya membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan dengan pemangku kepentingan.

"Sehingga hulu migas dapat menjadi katalisator kemajuan pembangunan di daerah" kata Kepala Perwakilan SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: RI Punya Cadangan Besar, Insentif Hulu Migas Diperlukan demi Tingkatkan Produksi

Sementara Bupati Siak Provinsi Riau Alfedri mengatakan efek industri hulu migas sangat terasa bagi perkembangan di daerahnya. Selain PI, industri hulu migas telah memberikan multiplier effect dari belanja perusahaan migas.

“Sektor ini memberikan kontribusi 23,44% dan menjadikannya sebagai sebagai sektor terbesar dalam pengaruh perekonomian Kabupaten Siak,” ungkap Bupati.

Menurut Alfredi, saat ini terdapat 5 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) atau perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kabupaten Siak, yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Lirik, Sumatra Global Energi (SGE) dan Bumi Siak Pusako, BOB BSP yang merupakan milik BUMD.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat Ketua ADPMET (Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan) hadir pada perhelatan Northern Sumatra Forum (NSF) di Batam, Kepulauan Riau.

Kedua tokoh nasional tersebut tampil sebagai pemateri utama dalam sesi Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10% Pengelolaan Hulu Migas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada Northern Sumatra Forum (NSF) ini, SKK Migas memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Gubernur yang telah memberikan kontribusi aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di Wilayah Sumbagut, di antaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau. Selain itu juga akan ada penghargaan yang diberikan kepada 6 UMKM dan 7 orang Local Heroes perwakilan dari masing - masing Wilayah KKKS.

Dari kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama terhadap beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan di sektor industri hulu migas, khususnya di wilayah regional Sumatra Bagian Utara.

Northern Sumatra Forum (NSF) merupakan sinergi komunikasi Industri Hulu Migas bersama pemangku kepentingan menuju target produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030.

Northern Sumatra Forum merupakan salah satu wujud sumbangsih SKK Migas dan KKKS Wilayah Sumbagut dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi insan hulu migas kepada stakeholder daerah yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat, mahasiswa, wartawan dan stakeholder lainnya.

Forum ini merupakan salah satu pra event dari gelaran internasional yaitu 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) dengan demikian Acara NSF dapat menjadi bahan masukan dalam gelaran 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021).

Ketua Pelaksana Northern Sumatra Forum Yanin Kholison yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut menyampaikan bahwa Gelaran acara terbesar pertama di wilayah regional ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan masyarakat luas mengenai industri hulu migas melalui berbagai tema aktual, baik bagi kepentingan industri maupun kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar operasi.

"Forum ini mengupas regulasi terkait migas, isu pertanahan dan perizinan, program pengembangan masyarakat serta komunikasi dan media. Semua terangkum dalam 5 Plenary dan 13. Diskusi menghadirkan 70 orang pembicara yang berasal dari tingkat regional maupun Nasional,” kata Yanin

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini