RI Punya Miliarder Dadakan dari Gusuran Tol Solo-Jogja

Agregasi Solopos, Jurnalis · Kamis 25 November 2021 09:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 455 2507100 ri-punya-miliarder-dadakan-dari-gusuran-tol-solo-jogja-HMXXLFprUc.jpg Indonesia punya miliarder dadakan baru (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Indonesia punya miliarder dadakan karena mendapat rezeki nomplok berupa uang ganti rugi (UGR) jalan tol Solo-Jogja. Setidaknya ada empat desa di Klaten yang bakal memperoleh UGR meski lokasi masing-masing desa itu tak dilalui proyek strategis nasional.

Warga tetap menerima UGR karena empat desa tersebut memiliki tanah kas desa (TKD) di jalur yang dilewati jalan tol Solo-Jogja. Demikian penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto, dilansir dari Solopos.com, di Gedung PKK Klaten, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Miliarder Ini Dituduh Miliki 5.000 Wanita Simpanan, Dituntut Ganti Rugi Rp11 Triliun

“Desa-desa itu [yang berada di luar jalur jalan tol Solo-Jogja tapi tetap memperoleh UGR], seperti Wunut (Kecamatan Tulung), Daleman (Tulung), Belangwetan (Klaten Utara), Jemawan (Jatinom),” kata Jaka Purwanto.

Dia mengatakan Dispermasdes Klaten terus mengawal proses perizinan pelepasan TKD di sejumlah desa terdampak jalan tol Solo-Jogja. Melalui koordinasi rutin tersebut, diharapkan pelepasan TKD dan pencarian TKD pengganti di setiap desa dapat berjalan cepat dan lancar.

Baca Juga: 3 Fakta Orang Terkaya RI Tak Bisa Lunasi Utang Rp6.000 Triliun, Hanya 2 Orang Ini Mampu Bayar

“Saat ini yang konsultasi ke Dispermasdes Klaten ada Kahuman, Belangwetan, dan Daleman,” katanya.

Untuk diketahui, Desa Mendak, Kecamatan Delanggu telah menjadi desa kali pertama yang mencairkan UGR untuk TKD. Di Desa Mendak, TKD terdampak jalan tol Solo-Jogja mencapai lima bidang.

UGR yang diterima Pemdes Mendak senilai Rp3,5 miliar. Belakangan diketahui, pembayaran UGR di Mendak, Kecamatan Delanggu tersebut ternyata memecahkan rekor pembayaran tercepat di Indonesia. Pembayaran UGR langsung diserahkan ke rekening desa tanpa melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) terlebih dahulu.

“Kami berharap, proses pelepasan [termasuk pencarian pengganti TKD] di desa lain juga berjalan cepat,” kata Jaka Purwanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini