BPN Blokir Sertifikat Aset Nirina Zubir yang Dirampas ART

Athika Rahma, Jurnalis · Jum'at 26 November 2021 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 26 470 2507823 bpn-blokir-sertifikat-aset-nirina-zubir-yang-dirampas-art-O3vzU52Pzu.jpg BPN blokir sertifikat aset Nirina Zubir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian ATR/BPN memblokir sertifikat aset yang digelapkan oleh mantan ART Nirina Zubir. Kasus balik nama sertifikat tanah yang menimpa selebriti Nirina Zubir membuat ATR gencar memberantas mafia tanah.

Sebanyak 4 sertifikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku sudah diblokir sehingga tidak akan bisa diperjualbelikan ataupun berpindah tangan.

Baca Juga: Tak Disangka! 125 PNS BPN Terlibat Mafia Tanah

“Dari 6 sertifikat tadi, yang beralih 2 dan 4 lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Menteri ATR Soyfan Djalil, Jumat (26/11/2021).

Berkaca dari kasus Nirina Zubir, Sofyan mewanti-wanti kepada masyarakat khususnya pemilik tanah agar tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.

Baca Juga: Nirina Zubir Curhat ke Menteri Sofyan Djalil soal Kasus Mafia Tanah

"Pada saat yang sama, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertipikat jangan mudah percayakan kepada orang," katanya.

Sofyan menandaskan, Kementerian ATR/BPN secara terus menerus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor-kantor pertanahan untuk memerangi praktik mafi tanah ini, salah satunya dengan menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.

Dengan teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah dilakukan digitalisasi sehingga sangat lengkap dan meminimalisir terjadinya pemalsuan.

“Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar maka praktik yang seperti itu (mafia tanah, red) akan berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertifikat,” tuturnya.

Selain itu, Sofyan menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menindak kejahatan pertanahan yang melibatkan mitranya, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Maka kalau sertipikat sudah ada harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya mau mengalihkan, gunakan pihak ketiga yang dipercaya dan punya reputasi baik. PPAT itu tadi, sebenarnya memiliki peran untuk membantu masyarakat, membantu BPN, tapi banyak PPAT itu yang pagar makan tanaman. Kita mau pecat dan kita sudah lakukan. Mereka itu telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini