Semua Bisnis Diambil BUMN dari Seragam hingga Aspal, Erick Thohir: Salah!

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 28 November 2021 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 28 320 2508630 semua-bisnis-diambil-bumn-dari-seragam-hingga-aspal-erick-thohir-salah-j3y3MuNagI.jpg Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendapat keluhan dari pengusaha di daerah perihal semua bisnis diambil BUMN. Hal ini membuat kue ekonomi hanya dinikmati BUMN.

"BUMN ini harus dikecilkan jumlahnya, ditata ulang bisnis modelnya, jangan jadi menara gading. Semua pengusaha daerah mengeluh kepada saya, dari seragam, air minum, supply, aspal diambil semua sama BUMN, salah," ujar Erick, Minggu (28/11/2021).

 

Baca Juga: Pengakuan Erick Thohir Tutup 70 BUMN

Berkaca atas masalah tersebut, Erick Thohir terus melakukan perampingan jumlah BUMN. Saat ini, dari 142 BUMN hanya 41 BUMN yang beroperasi.

Tercatat, sudah ada 70 BUMN yang dibubarkan Kementerian BUMN. Jumlah itu meliputi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Lantas, bagaimana dengan nasib karyawan BUMN setelah dibubarkan?

Erick memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan karyawan pasca pembubaran BUMN. Menurutnya, pemegang saham akan mengkonsolidasikan karyawan dari BUMN yang dibubarkan kepada perseroan negara lainnya.

Langkah itu sama dengan penggabungan sejumlah kantor bank Himbara di daerah. Dimana, dulunya ada tiga kantor, kini digabungkan menjadi satu kantor saja. Meski begitu, manajemen tidak melakukan pengurangan karyawan.

"Di bank (BUMN) yang tadinya dalam satu daerah ada tiga kantor sekarang dijadikan satu, tidak ada lay off tapi ditambahkan job desk-nya yang tadinya di kantor, sekarang harus keluar sebagai sales untuk mengejar pertumbuhan," katanya.

Erick menilai, jumlah BUMN masih terlalu banyak. Karena itu, jumlah perusahaan akan terus dirampingkan. Salah satu skema perampingan yang direncanakan berupa swastanisasi terhadap BUMN yang pendapatannya rendah.

Erick menjelaskan, BUMN dengan tingkat revenue di bawah standar akan akan dijual ke pihak swasta. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada perusahaan dengan income triliunan rupiah.

Rencana itu pun akan direalisasikan pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Saat ini proses pembahasan naskah akademik revisi UU masih dibahas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini