Investasi Hulu Migas, Sri Mulyani: Butuh Insentif

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Selasa 30 November 2021 20:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 320 2509874 investasi-hulu-migas-sri-mulyani-butuh-insentif-MdqebEUdWI.jpeg Menkeu Sri Mulyani perbaiki term fiskal sektor hulu migas (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan investasi sektor hulu migas memerlukan dukungan kebijakan dan insentif. Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berkoordinasi untuk memperbaiki fiscal term hulu migas di Indonesia.

Hal ini dilakukan, agar industri hulu migas sukses memainkan perannya pada saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.

Baca Juga: Bertemu Wapres, Sri Mulyani Beberkan Strategi Perluas Pangsa Ekonomi Syariah

“Detail kebijakan, masih kami diskusikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada hari kedua The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Selasa (30/11/2021).

Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, lanjut Menkeu, perlu usaha-usaha bersama dari semua pihak.

"Boosting investment dalam industri migas membutuhkan support berupa perbaikan fiskal dan insentif. Selain perbaikan fiscal term, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani soal Penerima Dana Pendidikan Rp542,8 Triliun

Desain industri hulu migas ini harus sejalan dengan road map Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060. Sinkronisasi tersebut terutama terkait bagaimana Indonesia akan meningkatkan renewable energy, bagaimana Indonesia akan menggunakan bahan bakar fossil dan bagaimana mengutilisasinya untuk mengurangi emisi karbon.

“Oleh karena itu Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi,” katanya.

Berdasarkan data SKK Migas, pada tahun 2020, dari hasil laporan keuangan Pemerintah Pusat Audited, sektor hulu migas telah menyumbang Penerimaan Negara sebesar Rp 103,5 triliun.

Rinciannya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Migas dan PNBP Lainnya sebesar Rp 70,5 triliun, serta pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 33 triliun.

Sementara itu, pada 2021, berdasarkan perhitungan outlook bagi hasil kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC), diperkirakan sektor hulu migas akan kembali memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Negara.

Sampai dengan 31 Oktober 2021, Penerimaan Negara telah mencapai US$10,93 miliar atau sekitar 150 persen dari target APBN 2021. Hingga akhir tahun, diperkirakan Penerimaan Negara diproyeksikan mencapai sebesar US$12,36 miliar atau mencapai 170% dari target APBN 2021.Capaian tersebut belum memperhitungkan komponen kewajiban kontraktual Pemerintah kepada Kontraktor KKS terkait.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini