Armidian Karyatama (ARMY), Emiten Benny Tjokro Bakal Ditendang dari Bursa

Anggie Ariesta, Jurnalis · Jum'at 03 Desember 2021 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 278 2511306 armidian-karyatama-army-emiten-benny-tjokro-bakal-ditendang-dari-bursa-1zz23Q363b.jpg Emiten properti ARMY berpotensi delisting dari bursa (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) berpotensi dihapuskan pencatatan sahamnya (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten properti milik Benny Tjokrosaputro ini sudah disuspensi selama 12 bulan sejak 2 Desember 2019 dan masa suspensi menjadi 24 bulan pada 2 Desember 2021.

Berdasarkan keterbukan BEI, Jumat (3/12/2021), mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) saham di bursa, BEI dapat menghapus saham emiten jika:

Baca Juga: Varian Omicron Tak Pengaruhi Pasar Saham, 4 Perusahaan Siap IPO di Desember

Pertama, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

"Bursa meminta kepada publik untuk memperhatikan dan mencermati segala bentuk informasi yang disampaikan oleh perseroan," tulis pengumuman BEI.

Baca Juga: Kebakaran di Area Kerja BEI, Operasional Perdagangan Saham Tetap Normal

Mengacu laporan kegiatan registrasi saham ARMY sampai dengan 1 Desember 2021, saat ini sebanyak 20,45% saham digenggam PT Mandiri Mega Jaya. Selanjutnya, PT Asabri (Persero) sebesar 9,69%, PT Gasa Perdana Ciptadaya menggenggam kepemilikan 7,19% dan Retail Development Group Limited sebesar 5,04%. Sementara itu, porsi saham masyarakat sebesar 57,60%.

Sebelumnya, ARMY terlambat melaporkan kinerja keuangannya dan terancam delisting di BEI. Dalam publikasi laporan keuangan ARMY, pendapatan bersih emiten properti ini mengalami penurunan sebesar 53,32% ke posisi Rp 89,44 miliar dibanding posisi Desember 2018.

Rinciannya, pendapatan tersebut dikontribusi dari pendapatan dari penjualan rumah sebesar Rp 51,06 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp 118,74 miliar. Sedangkan, penjualan tanah memberikan andil sebesar Rp 38,38 miliar terhadap pendapatan, juga lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp 72,46 miliar.

Sementara itu, laba bersih perseroan turun lebih dalam, yakni sebesar 68,26% menjadi Rp 17,96 miliar dari sebelumnya Rp 56,61 miliar. Beban pokok pendapatan ARMY tercatat sebesar Rp 57,67 miliar, dengan demikian, laba kotor perseroan menjadi sebesar Rp 31,76 miliar dari tahun sebelumnya Rp 68,94 miliar. Adapun, beban penjualan mengalami kenaikan menjadi Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 1,67 triliun.

Total aset sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 1,85 miliar dari posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp 1,51 triliun. Jumlah aset ini terdiri dari ekuitas sebesar Rp 1,45 triliun dan liabilitas sebesar Rp401,37 miliar.

Sebelumnya juga ARMY mendapat gugatan hukum mengenai hutangnya, hanya saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap emiten properti milik Benny Tjokro ini.

Adapun Benny Tjokro adalah satu dari sembilan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri (Persero). Selain itu, bersama Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM) Bentjok sudah mendapatkan vonis kasus lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada pada Oktober 2020 oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Heru divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya dan dijatuhi hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp 10,72 triliun kepada Heru.

Sementara Benny Tjokro juga pidana pidana penjara seumur hidup dan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp 6,078 triliun. Artinya total uang pengganti Bentjok dan Heru mencapai Rp 16,8 triliun, sama dengan potensi kerugian negara yang dihitung BPK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini