JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lambannya proses investasi kilang minyak di Pertamina. Hal tersebut ini menjadi salah satu penyebab mandeknya proyek pembangunan kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) di Tuban.
Mitra kerja Pertamina di DPR, Komisi VI pun ikut menyoroti sikap Presiden. Menurut Anggota Komisi VI Andre Rosiade, Kementerian BUMN harus segera mengevaluasi jajaran PT Pertamina (Persero).
Baca Juga:Â Erick Thohir ke Ahok: Tolong Direview Pertamina
"Kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes karena proyek di Pertamina ini lamban. Saya mendengar itu lambat karena untuk proyek di atas USD30 juta, Direksi Pertamina butuh persetujuan Komisaris," kata Andre, Jumat (3/12/2021).
Adapun sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan Komisaris. Di antaranya, proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban.
Baca Juga:Â Fakta-Fakta Toilet SPBU Kini Gratis, Netizen Singgung Tukang Parkir
Menurut Andre, Direksi PT Pertamina harus mengunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari Komisaris Pertamina terkait dua proyek tersebut.
"Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban itu persetujuan Komisarisnya menunggu sampai 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan Komisaris tutrunnya 6 bulan lebih.
"Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan Presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik di dalam BUMN kita," kata Andre.
