5 Fakta Surat Anies Baswedan ke Menaker soal UMP Jakarta 2022

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Sabtu 04 Desember 2021 06:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 320 2511417 5-fakta-surat-anies-baswedan-ke-menaker-soal-ump-jakarta-2022-6P4Ut1kMAv.png Anies Kirim Surat ke Menaker soal UMP 2022 (Foto: Youtube/Setpres)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

Surat bernomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021 tersebut mengusulkan Menaker untuk meninjau ulang aturan UMP DKI Jakarta. Selain itu, terdapat beberapa poin lainnya yang menguatkan usulan tersebut.

Meski begitu, surat dari Anies tersebut disebut salah alamat. Apa alasannya? Berikut 5 fakta surat Anies soal UMP seperti dirangkum Okezone pada Sabtu (4/12/2021):

1. Surat terkait Penetapan UMP sudah Diterima

Kemnaker mengaku telah menerima surat dari Anies Baswedan tentang perhitungan UMP DKI Jakarta. Hal ini diungkap Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari.

"Baru saja kami terima suratnya," kata Dita saat dihubungi MNC Portal di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Anies Baswedan Kirim Surat ke Menaker soal UMP 2022, Kemnaker Bilang Begini

 

2. Pemprov DKI Rasakan Ketidaksesuaian UMP dan Kenyataan Lapangan

Dalam surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021 tersebut, Anies menyampaikan enam poin kepada Menaker terkait UMP.

Hal pertama yang disampaikan Pemprov DKI adalah terlihatnya ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan.

Pemprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.

“Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib ber pedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” tulis surat Anies tersebut.

3. Kenaikan Rp38 Ribu Dinilai Tak Layak

Selain itu, surat dari Anies tersebut juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI menilai, kenaikan UMP yang hanya sebesar Rp38 ribu sangat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Pasalnya, hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta, sebesar 1,14%.

Di sisi lain, Anies juga melihat adanya dinamika pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor yang telah meningkat pascapandemi Covid-19.

"Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial," tulisnya.

Sebab itu, menurut surat tersebut, tak semua sektor-sektor lapangan usaha mengalami penurunan pada masa pandemi.

4. Pemprov DKI Harapkan Peninjauan Ulang Formula UMP

Oleh sebab hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemprov DKI melalui surat tersebut, mengusulkan dan mengharapkan Menaker agar dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang Harmonis," katanya dalam surat.

Saat ini, Pemprov DKI juga mengaku pun tengah melakukan pengkajian ulang perhitungan UMP tahun 2022. "Pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi keputusan gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan," lanjutnya.

5. Surat Salah Alamat

Meski surat mengenai UMP tersebut telah sampai di tangan Menaker, Stafsus Kemnaker Dita Indah Sari menyebut bahwa peninjauan ulang aturan penghitungan upah minimum DKI kurang pas ditujukan kepada Menaker Ida.

Menurutnya, aturan itu adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Dengan, landasan aturan itulah Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa mengubahnya

"Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP, atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu. Itu salah alamat," sebutnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini