Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Naik, Sri Mulyani Sebut Pemda Cuan Rp30 Triliun

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 07 Desember 2021 15:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 07 320 2513326 tarif-pajak-dan-retribusi-daerah-naik-sri-mulyani-sebut-pemda-cuan-rp30-triliun-HgWI6ixzFU.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menaikkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Hasil simulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa penerimaan PDRD bagi kabupaten/kota diperkirakan dapat meningkat 50% dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp91,3 triliun. Hal ini berarti penerimaan seluruh pemerintah daerah (Pemda) bisa bertambah hingga Rp30,1 triliun di tahun 2022.

“Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur,” katanya saat Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Bicara soal Hutan Turunkan CO2 dengan Biaya Rp90 Triliun

Kebijakan baru PDRD ini pun tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang telah diundangkan dalam rapat tersebut.

"Salah satu tarif PDRD yang diubah yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 41 UU HKPD," ungkap Sri.

Baca Juga: Ini Dalang Pemotongan Anggaran MPR! Kepala Bappenas Ngaku, Langsung Dimarahi Sri Mulyani

Sehingga, melalui UU HKPD batas atas tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini lebih tinggi dari ketentuan batas maksimal tarif PBB-P2 yang berlaku saat ini sebesar 0,3%.

"Saya yakin paket kebijakan baru PDRD, yang dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, akan mampu meningkatkan kemampuan keuangan dan ruang fiskal daerah. Perlu dicatat bahwa meskipun terdapat penyederhanaan jenis PDRD, hal tersebut tidak mengurangi jumlah PDRD yang akan diterima daerah," tambah Sri.

Dia mengatakan bahwa salah satu bentuk penyederhanaan adalah reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak. Selain itu, rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

"Hal ini demi memudahkan optimalisasi dan integrasi pemungutan, dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini