Bahlil Sebut Pengusaha Minta Pemilu 2024 Diundur, Cek 4 Faktanya

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Sabtu 15 Januari 2022 06:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 320 2532235 bahlil-sebut-pengusaha-minta-pemilu-2024-diundur-cek-4-faktanya-HYIOqraGbI.jpg Pemilu (Foto: Okezone)

3. Keputusan di Tangan KPU

Terkait mungkin atau tidaknya pengunduran pemilu 2024 menjadi 2027, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemilu bakal tetap berlangsung pada 2024 dan tinggal menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Urusan tanggal pelaksanaan pemilu sudah tinggal menunggu keputusan KPU," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Dia menuturkan, pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif tanggal Pemilu 2024. Namun, untuk penentuan waktu yang tepat untuk penyelenggaraan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada KPU.

"Pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif lain tentang tanggal pemilu Tahun 2024. Silakan KPU mengambil langkah-langkah untuk memastikan kapan tanggalnya," tuturnya.

4. Minta Daftar Pelaku Usaha yang Ingin Pemilu Diundur

Pernyataan Bahlil berbuntut panjang dan menimbulkan kontroversi dari sejumlah pihak. Termasuk, Partai Gerindra yang akhirnya menagih nama pelaku usaha yang mengharapkan pemilu 2024 ditunda.

"Bicara mengatasnamakan Pengusaha. Karena itu kita minta daftar nama nama Pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa Kontribusinya terhadap Pembangunan melalui sejarah Pembayaran Pajaknya," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Dia menegaskan, selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, para pelaku usaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan. Mulai dari restrukturisasi pinjaman hingga penjamin kredit modal usaha.

"Dunia Usaha saat Pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai Restrukturisasi Pinjaman di perbankan selama 4 Tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. hingga Penjaminan Kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini