Share

Fakta-Fakta Menarik Nusantara Ibu Kota Baru, PNS Pindah Dapat 'Bonus'

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Rabu 19 Januari 2022 10:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 19 470 2534368 fakta-fakta-menarik-nusantara-ibu-kota-baru-pns-pindah-dapat-bonus-Z8VLFNLsED.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Berada di Titik Nol Ibu Kota Negara. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA Ibu Kota Negara segera pindah dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah pun menetapkan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara.

Berikut fakta-fakta Ibu Kota Baru pindah ke Kaltim yang dirangkum di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

1. Punya Luas 56.180 ha

Ibu kota yang baru dengan nama Nusantara, memiliki luas 56.180 ha atau setara 561,8 Km2. Luas tersebut memang sedikit lebih kecil dari ibu kota Jakarta yang memiliki luas 661,5 km2. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan sebuah kabupaten yang ibu kotanya terletak di Penajam.

2. Diberi Nama Nusantara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Nusantara jadi nama ibu kota baru Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga: Ini Lokasi dan Penampakan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," ujarnya.

Sebagai informasi, ibu kota baru RI berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nama Nusantara ini dipilih bukan tanpa alasan.

"Nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," ungkap Suharso.

3. Tujuan Pembangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Ibu Kota negara baru merupakan bagian dari transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan. Untuk itu, pembangunan Ibu Kota negara baru bukan sekadar memindahkan fisik perkantoran milik pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Ibu Kota Baru Kurangi Kesenjangan di Luar Jawa

“Pembangunan Ibu Kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart. Kota baru yang kompetitif di tingkat global. Membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita memulai,” katanya dalam acara Dies Natalis ke-67 Universitas Parahyangan.

Namun begitu secara fisik, pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan timur harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota sehat, efisien, dan produktif yang dirancang sejak awal.

“Dan warganya ke mana-mana dekat. Warganya ke mana-mana bisa naik sepeda. Ke mana-mana bisa jalan kaki karena zero emission. Yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu,” ungkapnya.

4. Akan Dibuat Metaverse

Pemerintah saat ini sedang membangun ibu Kota Negara (IKN) baru dalam versi metaverse.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monorfa menyebut hal ini dirancang agar bentuk awal ibu kota baru tidak akan dibuat dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk digital.

"Kita kemarin sudah luar biasa heboh dengan hologram, tapi sekarang ada metaverse. Kami sedang mempersiapkan kota Ibu Kota Negara itu dalam bentuk metaverse," kata Suharso dalam rapat DPR, Jakarta.

5. PNS yang Dipindah ke IKN Bakal Dapat ‘Bonus’

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ini tengah mengkaji mengenai pemberian tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN).

Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan para PNS harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan model kerja baru di lokasi ibu kota negara nanti.

"Kalau sampai pada tahap benar-benar pemindahan maka dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan sebagai konsekuensi dari pemindahan itu," kata Sri Mulyani di Gedung DPR. 

6. RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna yang digelar pada hari ini, Selasa (18/1/2022).

Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta Ketua Panitia khusus (Pansus) IKN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan soal RUU IKN tersebut.

Setelah menerima laporan dari Pansus RUU IKN, Puan Maharani pun langsung melanjutkan kepada agenda selanjutnya yakni pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tersebut. Dalam hal ini, meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.

"Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disahkan menjadi undang-undang," tanya Puan.

"Setujuuu," jawab anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini