Share

Bangun Ibu Kota Baru Butuh Berapa Tahun? Jangan Buru-Buru Nanti Berantakan

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 21 Januari 2022 11:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 21 470 2535591 bangun-ibu-kota-baru-butuh-berapa-tahun-jangan-buru-buru-nanti-berantakan-LMN2dar35U.png Desain Ibu Kota Negara Baru (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ibu kota negara resmi pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan jadi UU.

Untuk membangun ibu kota negara baru, setidaknya membutuhkan biaya Rp466,98 triliun. Hal ini sesuai dokumen RPJMN 2020-2024.

APBN akan membiayai Rp91,29 triliun dan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,46 triliun dan pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp123,23 triliun.

Sementara, pembangunan ibu kota baru terdiri dari lima tahapan. Lalu butuh berapa tahun memindahkan dan membangun ibu kota negara baru di Kaltim?

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, pemindahan ibu kota tahap satu yang dimulai tahun 2022 hingga 2024 terburu-buru.

"Saya sudah bilang berkali-kali kalau kebijakan terburu-buru jadi berantakan kebijakannya" ujarnya kepada MNC Portal, Jakata, Jumat (21/1/2022).

Baca Juga: Mohon Sabar! Bangun Ibu Kota Baru Butuh Waktu 20 Tahun

Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan juga bukan hanya dilakukan oleh beberapa negara. Ada yang berhasil memindahkan ibu kota sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baru, namun ada juga yang gagal seperti misalnya Myanmar yang kini ibu kotanya hanya di isi oleh militer Myanmar.

Selanjutnya yang terdekat adalah Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang secara jarak memang lebih dekat jika dibandingkan dari Jakarta ke Kalimantan. Alhasil banyak masyarakatnya yang tidak enggan untuk mengikuti Pemerintah untuk bermigrasi karena alasan keluarga.

"Ada tidak negara yang pindah ibu kota dalam waktu 1-2 tahun atau di bawah 5 tahun, kita pindah rumah saja perlu setahun lebih, 10 tahun juga belum tentu bisa," kata Agus.

Agus menambahkan pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu yang ditargetkan pemerintah hanya 2 tahun. Sebab menurutnya perlu terlebih dahulu menganalisis lebih dalam terkait geografis di ibukota baru tersebut.

"Ya memangnya gampang, nanti kalau orangnya pada gelut, air juga di sana susah, makanya saya bilang, kita pindah rumah saja banyak yang harus dilihat, airnya bagus atau tidak, lingkunganya bagus atau tidak" katanya.

Lain hal Agus pun menyorot terkait pembuatan Undang-Undang yang dibuat hanya dalam waktu 43 hari. Sebab undang-undang ini bukanlah UU sembarangan, yang akan mengatur bagaimana arah ibu kota baru kedepan.

"Kalau tidak ada oposisi ya seperti ini, semua nurut ya sudah selesai," katanya.

Sekadar informasi, Pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus, yang dilaksanakan melalui Otorita IKN. Terkait nama IKN, Nusantara dipilih karena mampu mendeskripsikan konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituen pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Nusantara juga menjadi pengakuan kemajemukan geografis yang disertai dengan kemajemukan budaya.

“Maka, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, IKN merepresentasikan kekayaan kemajemukan Indonesia, menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Pembangunan dan pemindahan IKN akan menjadi salah satu strategi mewujudkan Visi Indonesia 2045, yakni masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

“Tadi telah disampaikan tahapan pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari lima tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah undang-undang dibuat, tahap pertama yaitu tahun 2022 ini hingga tahun 2024 yang kemudian akan diikuti dengan tahap 2, 3, 4, 5 yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Nah untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti, akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang dalam Perpres,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers setelah Rapat Paripurna di DPR.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini