Share

6 Fakta Ibu Kota Baru, Nama Nusantara hingga Polemik Penggunaan Dana PEN

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Sabtu 22 Januari 2022 05:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 21 470 2535779 6-fakta-ibu-kota-baru-nama-nusantara-hingga-polemik-penggunaan-dana-pen-KbjN8Zrq58.jpeg Pemindahan Ibu Kota Baru (Foto: Okezone/Shutterstock)

JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan segera dibangun. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

Pembangunan IKN sendiri fokus kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, dimana akan disiapkan land development terlebih dahulu yang nanti didukung oleh utilitas, drainase lingkungan dan sebagainya.

Simak rangkuman Okezone mengenai keenam fakta Ibu Kota Baru, Nusantara, Ahok hingga anggaran yang disiapkan Sri Mulyani, Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

1. Prioritaskan Infrastruktur Dasar

Diketahui infrastruktur dasar pun menjadi prioritas pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Dibangun di Atas Garis Patahan, Ibu Kota Baru Rawan Gempa?

"Kalau perencanaan itu apapun untuk memulai suatu pembangunan infrastruktur, apalagi terkait pembangunan Ibu Kota Negara, maka pasti yang menjadi prioritas adalah infrastruktur dasar," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

2. Bangun Jalan dan Pelabuhan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran yang akan diberikan pada Kementerian PUPR dalam membungun infrastruktur. Di antaranya membangun akses jalan dan pelabuhan dalam mendukung pemindahan ibu kota negara.

"Dari Kementerian PUPR itu akses dan jalan menjadi sangat penting dan alternatif lainnya yaitu pembangunan pelabuhan. Dan kita identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan tahun 2022 dan 2024 dan akan fokuskan desain pelaksanaan yang prioritas untuk berjalan," imbuhnya.

3. Ahok Masuk dalam Daftar Calon Pemimpin IKN

Profil empat calon pemimpin ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Empat calon ini sudah disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020.

"Untuk badan otorita ibu kota negara memang kami akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, pak Ahok. tiga, pak Tumiyana. Empat, pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, 2 Maret 2020.

Baca Juga: Daftar Negara yang Gagal Pindahkan Ibu Kota

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku nama-nama calon Kepala Otorita IKN belum secara resmi diumumkan Presiden.

4. Ada 5 Proses Pencairan Dana

Sri Mulyani menyebut telah menyiapkan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kata dia, ada lima tahapan proses pencairan ibu kota, di mana tahapan pertama pada 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022 akan kita lihat kementerian ke depan itu adalah Kementerian PUPR dari lokasi dan anggaran itu dalam memulai pembangunan di sana," kata Sri Mulyani di Gedung DPR.

5. Kisruh Rencana Pakai PEN 2022

Selain itu, Sri Mulyani berencana menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk bangun ibu kota baru. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan menolak.

"Jadi saya ingatkan Ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan UU yang kita buat. Kriteria mana IKN itu masuk dalam pasal ini?" ujar Marwan dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (19/1/2022).

6. Tanggapan Menkeu Terkait Anggaran PEN

Menkeu menegaskan, tidak keberatan jika anggaran PEN tak jadi digunakan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Terlebih jika penggunaannya dianggap menyalahi aturan perundang-undangan.

"Kalau PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN ya enggak apa-apa juga. PEN tetap saja kita pakai pos yang ada di Kementerian PUPR sekitar Rp110 triliun," ujar Mulyani Sri dalam rapat kerja dengan Komisi XI.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini