Share

Waspada Spekulan, Pemerintah Diminta Kontrol Harga Tanah hingga Properti di Ibu Kota Baru

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 23 Januari 2022 12:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 23 470 2536383 waspada-spekulan-pemerintah-diminta-kontrol-harga-tanah-hingga-properti-di-ibu-kota-baru-myHKuHqiUo.jpg Waspada Spekulan Harga Tanah di IKN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah harus mengontrol harga tanah hingga properti yang ingin disewakan kepada swasta di dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (IKN).

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Ibu Kota Negara (IKN)-Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, hal ini harus dilakukan agar tidak ada spekulan yang memainkan harga tanah di sekitar kawasan IKN. Sebab jika pemerintah juga tidak bisa mengontrol harga tanah, maka rawan terjadi peningkatan harga yang signifikan pada daerah-daerah yang berada di luar IKN.

"Pemerintah harus mengontrol harga tanah yang ada di dalam IKN itu. Untuk memerangi para spekulan-spekulan itu pemerintah harus mengontrol harga yang lebih masuk akal di dalam IKN, tapi untuk harga-harga (tanah) yang ada di Balikpapan, kemudian di sekitar IKN pemerintah kan juga tidak bisa mengontrol, tapi kalau harga tanah di dalam IKN sendiri kan tidak terpengaruh dengan harga tanah yang berada di luar IKN," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Baca Juga: Harga Tanah di Ibu Kota Baru Melonjak 10 Kali Lipat?

Dia mengatakan, kemungkinan tanah yang ada di kawasan IKN itu akan dijual atau disewakan kepada swasta sehingga mendukung pembangunan di IKN, pemerintah juga perlu mensupport swasta yang akan mendirikan usaha untuk mendukung pembangunan yang ada di IKN.

"Misal ada swasta untuk membangun rumah ASN, tapi kan butuh fasilitas seharusnya bisa mendapatkan tanah dengan harga tidak seperti yang ada di Balikpapan," katanya.

Soelaeman menjelaskan, status tanah yang ada di IKN merupakan HGB (Hak Guna Bangunan) yang artinya harus menyewa dengan jangka panjang, sebab hak atas tanah diberikan selambat-lambatnya 30 tahun.

"Semua harga tanah ataupun bangunan yang ada di IKN itu harus di kontrol oleh pemerintah, termasuk harga jual juga, agar tidak terjadi spekulasi harga di wilayah sekitar IKN," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini