Share

Soroti Pendapatan APBD 2021, Sri Mulyani: Tak Terlalu Tinggi

Antara, Jurnalis · Senin 24 Januari 2022 17:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 24 320 2537042 soroti-pendapatan-apbd-2021-sri-mulyani-tak-terlalu-tinggi-q65I8nGcfs.jpg Kenaikan pendapatan APBD 2021 kecil (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Realisasi pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 tumbuh 0,18% (yoy) menjadi Rp1.112,24 triliun dari Rp1.110,23 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa kenaikan pendapatan APBD tidak terlalu tinggi.

“Pendapatan APBD naik 0,18%. Tidak terlalu tinggi dari pendapatan negara 2021,” katanya, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Kacau! Dana Pemda 'Nganggur' di Bank Rp113 Triliun

Realisasi yang mencapai 97% dari target ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp300,16 triliun atau 26,1% dan hanya tumbuh 0,8% (yoy) serta non PAD sebesar Rp812,08 triliun atau 73,9%.

Penerimaan PAD meliputi PDRD Rp206,29 triliun atau 18,5%, hasil PAD yang dipisahkan Rp9,16 triliun atau 0,8% dan lain-lain PAD yang dipisahkan Rp84,72 triliun atau 7,6%.

“Pemerintah daerah masih perlu untuk terus mengoptimalkan potensi PAD untuk tahun depan,” ujarnya.

Baca Juga: Masih Tersisa Rp100 Triliun, Sri Mulyani Singgung Kepala Daerah Tak Maksimal Gunakan APBD

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan belanja daerah masih sangat minim sehingga tidak sejalan dengan APBN yang terus melakukan countercylical terhadap dampak pandemi COVID-19.

Dia menjelaskan salah satu upaya countercyclical APBN adalah melalui anggaran yang disalurkan ke pemerintah daerah namun ternyata anggaran tersebut tidak terserap dengan baik hingga akhir tahun lalu.

“(Anggaran) di pemda malah mendem. Kita lihat belanja APBD itu turun 2,48% dan kalau kita lihat dana di daerah yang masih ada di dalam akun pemda itu tebal sekali,” katanya.

Posisi dana pemda di bank per Desember 2021 sebesar Rp113,38 triliun yang turun Rp90,57 triliun dari posisi November 2021 namun naik Rp19,41 triliun atau 20,66% dibandingkan posisi Desember 2020.

“Memang kemudian terpakai pada Desember, tapi bahkan di Desember pada saat mereka membayar kontraktor, itu masih ada Rp113 triliun. Ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang Rp93 triliun (2020),” katanya.

Sementara itu, saldo rata-rata dana pemda pada 2019 sampai 2021 di perbankan pada akhir tahun adalah sebesar Rp102,95 triliun. Jika dilihat per wilayah, nominal tertinggi berada di Jawa Timur yakni mencapai Rp16,99 triliun sedangkan terendah ada di Sulawesi Barat Rp331,18 miliar dan agregat dana pemda di perbankan per wilayah provinsi hampir seluruhnya turun dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan tertinggi terjadi di wilayah Lampung yaitu 75,6% sedangkan yang mengalami kenaikan hanya DKI Jakarta sebesar 10,69% sehingga pemda masih perlu strategi optimalisasi pemanfaatan dana pemda di perbankan.

“Ini yang kita sebut kompleksitas dari kepemerintahan Indonesia yang menganut desentralisasi. Kalau keran pemda itu tidak sekuat di pusat ya pemulihan ekonomi tidak akan sebesar yang dibayangkan,” tegas Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini