Share

Indonesia Pegang Kendali Ruang Udara di Natuna dari Singapura, Ini Manfaatnya

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Selasa 25 Januari 2022 17:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 25 320 2537638 indonesia-pegang-kendali-ruang-udara-di-natuna-dari-singapura-ini-manfaatnya-8fGI5iNmiP.jpg Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Kemenhub)

JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region atau (FIR).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia).

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan penyesuaian FIR oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran, yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Pembatasan Penerbangan, Cathay Pacific Rugi Rp11 Triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, kesepakatan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi penyesuaian FIR dengan pemerintah Singapura.

“Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita berhasil melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Ini bukti keseriusan pemerintah Indonesia,” kata Menhub Budi Karya dalam dalam keterangan, Selasa (25/1/2022).

Dia mengungkapkan, untuk mempercepat implementasi persetujuan ini, pemerintah secara intensif akan melakukan proses lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ICAO.

Baca Juga: Erick Thohir Bawa Kabar Baik Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia

“Penyesuaian FIR ini memiliki sejumlah manfaat bagi Indonesia. Pertama, hal ini meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya, sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982. Kedua, akan semakin meningkatkan kualitas layanan dan juga keselamatan penerbangan di Indonesia,” bebernya.

Adapun substansi kesepakatan lain yang diatur, yakni: untuk alasan keselamatan penerbangan, Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara (atau sekitar 29 persen) yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas.

“Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang,” pungkasnya.

Tak hanya itu, kedepan Pemerintah akan terus menjalin SKerja Sama Sipil Militer dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan, termasuk penempatan personel Indonesia di Singapura dan pengenaan biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini