Share

Ibu Kota Pindah, 'Orang Terkaya' Rp11.000 Triliun Pusing Aset Negara Nganggur Rp300 Triliun

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 26 Januari 2022 17:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 470 2538253 ibu-kota-pindah-orang-terkaya-rp11-000-triliun-pusing-aset-negara-nganggur-rp300-triliun-lGzrB4RzAB.jpg Ibu Kota Pindah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan buka-bukaan soal aset negara usai ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Tercatat, saat ini aset negara yang ada di Jakarta sekira Rp1.400 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, kemungkinan ada Rp300 triliun aset yang nganggur (idle) dan bisa dimanfaatkan setelah ibu kota negara pindah.

"RUU (IKN) sudah ada perintah bahwa menteri keuangan harus menyiapkan program terkait dengan pemanfaatan aset tersebut. Dari catatan kami, yang di Jakarta ada aset pemerintah sekitar Rp1.400 triliun, tapi dari itu yang bisa nanti dikategorikan idle ini angkanya masih belum fix, mungkin sekitar Rp300 triliun," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Aset Jakarta Rp1.000 Triliun Dipakai Bangun Ibu Kota Baru, Kemenkeu: Kami Tidak Terburu-buru

 

Rionald merupakan 'orang terkaya' versi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena mengelola aset mencapai Rp11.000 triliun lebih.

Dia mencontohkan, istana negara atau rumah ibadah yang punya pemerintah atau ada kanwil-kanwil yang tetap harus ada di Jakarta. Kendati demikian, Rio sapaan akrabnya menyebut pemanfaatan aset yang nganggur akan bergantung dari rencana perpindahannya.

"Jadi manakala perpindahannya sudah jelas, maka terhadap aset tersebut bisa dilakukan pemanfaatan," ujarnya.

Dalam draft UU IKN, dijelaskan bahwa dalam rangka pemindahan ibu kota negara, barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemindahtanganan dan pemanfaatan. "Pada dasarnya kami ingin memastikan yang optimal yang diperoleh oleh negara," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini