Share

5 Fakta Kabar Baik soal Utang Garuda Indonesia

Shelma Rachmahyanti, MNC Media · Minggu 30 Januari 2022 04:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 29 320 2539864 5-fakta-kabar-baik-soal-utang-garuda-indonesia-pItYXQb9Qr.jpg Garuda Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir meyakini restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk senilai Rp198 triliun akan berhasil.

Erick berkaca pada, nasib Philippine Air yang dulu sempat mengalami masalah seperti Garuda Indonesia.

Berikut fakta-fakta kabar baik soal utang Garuda Indonesia yang dirangkum di Jakarta, Minggu (30/1/2022).

1. Proposal Restrukturisasi Utang Tengah Diproses di Pengadilan Tiga Negara

Saat ini, proposal restrukturisasi utang Garuda Indonesia tengah diproses di pengadilan di tiga negara. Di mana, perkara yurisdiksi atas perkara utang emiten dengan kode saham GIAA ditempuh melalui pengadilan Indonesia, Inggris, dan Singapura.

Hingga pekan ketiga Januari 2022 ini, Erick membawa berita baik atas perkara hukum yang ditempuh maskapai pelat merah itu. Di mana, ada empat lessor raksasa yang telah menyetujui proposal restrukturisasi yang diberikan Kementerian BUMN.

2. PN Jakarta Pusat Menyepakati Usulan Perpanjangan Proses PKPU

Khusus restrukturisasi utang di Indonesia, sejak Jumat (21/1/2022) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menyepakati usulan perpanjangan proses PKPU yang diajukan manajemen Garuda Indonesia. Majelis hakim menetapkan proses PKPU menjadi PKPU Tetap selama 60 hari ke depan.

Erick menilai kabar baik itu menjadi momentum bagi pihaknya untuk terus mendorong penyelamatan keuangan dan bisnis Garuda Indonesia dari potensi pailit.

"Momentum ini kita akan dorong supaya terjadi perbaikan daripada sistem di garuda," ungkap dia.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

3. Pemerintah Tempuh Jalur Hukum PKPU di Tiga Negara

Untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara manajemen Garuda Indonesia dengan sejumlah kreditur global, pemerintah harus menempuh jalur hukum melalui PKPU di tiga negara dengan proses hukum yang berbeda-beda.

Meski kesepakatan perdamaian restrukturisasi utang di pengadilan Indonesia sudah diputuskan, pemegang saham dan manajemen tetap dihadapkan dengan perkara hukum yang sama di negara lain.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mencatat sekalipun kreditur asing tunduk pada ketentuan hukum di dalam negeri. Namun, hasil putusannya harus didaftarkan kembali di pengadilan Inggris.

"Navigasinya tantangan karena kita juga harus memastikan kalau masuk ke PKPU di Indonesia, maka para kreditur di luar negeri harus mendaftarkan diri. Mereka harus tunduk pada yurisdiksi di Indonesia, walaupun kita harus mendaftarkan lagi hasilnya di pengadilan di London," kata dia beberapa waktu lalu.

4. Empat Lessor Setuju Restrukturisasi Utang Garuda

Kabar baik bagi Garuda Indonesia. Pasalnya empat lessor atau perusahaan penyewa pesawat menyetujui proposal restrukturisasi utang Garuda Indonesia senilai Rp198 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, keempat lessor tersebut merupakan perusahaan raksasa global. Meski begitu, secara mayoritas lessor belum memberikan persetujuan atau dukungan terhadap upaya restrukturisasi dan negosiasi yang diajukan.

"Kita sudah mendapat dukungan empat lessor, yang masih progres ini 35 lessor. Ini yah kita lagi dorong tentu bisa mayoritas mendukung restrukturisasi," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Garuda Indonesia harus mendapatkan tiga tambahan lessor. Dalam hitungan Erick, bila tiga lessor memberikan dukungan tambahan, maka persentasenya bahwa mayoritas lessor menyetujui restrukturisasi.

5. Diusulkan Cuma Bayar Utang 19%

Kementerian BUMN mengusulkan pembayaran utang debitur PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 19%. Padahal, total utang yang ditanggung emiten pelat merah itu mencapai Rp189 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, usulan itu bertujuan memulihkan (recovery) keuangan Garuda Indonesia akibat terjerat utang dengan nilai jumbo. Saat ini, proses restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih berlangsung.

"Ya, tentu yang sudah diusulkan kemarin (pembayaran utang) kan 19% recovery secara rata-rata (jumlah utang)," ujar Erick usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dikutip.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini