Share

HET Minyak Goreng Kemasan Kembali Diusulkan, Ini Alasannya

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Kamis 07 April 2022 17:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 07 320 2575085 het-minyak-goreng-kemasan-kembali-diusulkan-ini-alasannya-P6pjjSzBS1.jpg HET minyak goreng diusulkan kembali. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebaiknya ditetapkan kembali.

Dengan ini, diharapkan pemenuhan minyak goreng di dalam negeri bisa tercukupi.

Kepala PKN Rizal E Halim mengatakan HET yang direkomendasikan yang dimaksud, yakni minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp11.500 per liter.

"Kami menyarankan HET itu dikembalikan karena kalau pemerintah pakai mekanisme pasar, masyarakat menjadi korban dalam konteks pengeluaran. Saudara kita di rentang garis kemiskinan langsung anjlok, tentunya ini tidak diingankan presiden," ujar Rizal dalam jumpa pers secara daring, Kamis (7/4/2022).

 BACA JUGA:HET Minyak Goreng Curah Rp14.000, Presiden Jokowi: Tadi Saya Lihat Rp15.500

Rizal menuturkan rekomendasi ini sudah dihitung berdasarkan harga pokok produksi dan keekonomiannya. Apalagi pendorongnya karena harga Crude Palm Oil (CPO) internasional tidak mendikte atau mempengaruhi harga CPO dalam negeri.

"Ini kan CPO kita olah sendiri dalam negeri bahkan kita penghasil CPO terbesar, idealnya kita adalah penentu harga. Kita tidak tergantung dengan harga CPO dunia," terangnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Kemudian inflasi yang mempengaruhi daya beli plus margin yang selama ini diterapkan oleh industri. Kami menghitung berdasarkan input produksi di dalam negeri tidak ada gangguan cuaca tidak ada bencana alam kepada lahan kebun sawit, tidak ada hama, faktor tenaga kerja juga tersedia yang naik hanya harga pupuk, sehingga kami mendapatkan angka sebesar itu," tambahnya.

Adapun rekomendasi lainnya, dipaparkan Rizal, yakni mengembalikan kebijakan DMO sebesar 30 persen untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri bagi pelaku usaha sebagai syarat izin ekspor industri kelapa sawit.

Menurut dia, DMO sebesar 30 persen tersebut sudah memadai untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri.

 BACA JUGA:CPO Turun, Harga Minyak Goreng Gimana?

"Untuk menjalankan kedua kebijakan itu kami tentu merekomendasikan pengawasan dan pemberian sanksi tegas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya kepolisian, satgas pangan, dan kementerian terkait untuk mengawasi dari proses hulu hingga ke hilir," tandasnya.

Sekedar mengingatkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya merilis kebijakan minyak goreng dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yang berlaku mulai 16 Maret 2022.

Tak lama kebijakan ini dijalankan, Kemendag mencabut aturan tersebut dan digantikan dengan kebijakan satu harga.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini