Share

DPR Sindir PUPR Pembangunan Infrastruktur Belum Merata

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Selasa 12 April 2022 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 12 470 2577859 dpr-sindir-pupr-pembangunan-infrastruktur-belum-merata-F9MtWcfRqr.JPG Ilustrasi pembangunan desa. (Foto: PUPR)

JAKARTA - Anggota Komisi V RI Syahrul Aidi singgung masalah pemerataan pembanguan di daerah desa-desa tertinggal terutama yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Syahrul Aidi menjelaskan salah satu faktor atau indikator desa tertinggal adalah masalah fasilitas jalan dan jembatan.

Alasannya, jika infrastruktur jalan terpenuhi akan memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya.

 BACA JUGA:PUPR Punya Konsep Desain Rumah Maisonet Cocok untuk Perkotaan, seperti Apa?

Menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir termasuk desa 1000 parit yang sangat membutuhkan bantuan Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal pemerataan pembangunan.

"Kabupaten Indragiri hilir, yang disebut disana daerah 1000 parit dan butuh Jemabtan ribuan," ujar Syahrul Aidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kementerian PUPR, Selasa (12/4/2022).

Syahrul menceritakan karena minimnya jembatan di sana, akhirnya masyarakat melakukan swadaya untuk membangun jembatan dengan material seadanya.

"Masyarakat selama ini menggunakan jembatan dari kayu yang dibanhun secara swadaya menggunakan batang pinang, kemudian diakasih papan, dan sudah puluhan orang yang jatuh termasuk kepala desa yang jatuh," jelasnya.

Syahrul mengatakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang tertinggal, sehingga butuh dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat karena daerah tidak mampu membangun jembatan yang banyak itu.

 BACA JUGA:Proyek SPAM Jatiluhur Dimulai, Menteri PUPR: Kurangi Penggunaan Air Tanah Jakarta

"Ini butuh jalan-jalan akses dan jembatan masyarakat di desa tersebut, daerah ini termasuk daerh tertinggal juga," pintanya.

"Kami juga rapat dengan Kementerian Desa, selalu Kementerian Desa tidak punya program untuk itu, mereka mengatakan ini programnya di kementerian PU, sementara kami tidak menerima catatan untuk penanganan khusus untuk ini," tambahnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini