Share

Harga TBS Anjlok, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Larangan Ekspor CPO

Nanda Karlita, Jurnalis · Minggu 15 Mei 2022 12:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 15 320 2594468 harga-tbs-anjlok-pemerintah-diminta-kaji-ulang-larangan-ekspor-cpo-UPnKvolaoh.jpg Larangan eskpor CPO Indonesia. (Foto: Okezone)

PEKANBARU - Buntut dari larangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) pada 28 April 2022 yang lalu, harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit turun drastis termasuk di Provinsi Riau.

Ini diperparah lagi ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat.

Di mana mereka hanya mengelola dari hasil kebun sendiri.

Anggota DPR R Dapil Riau Abdul Wahid menyatakan banyak mendapat keluhan dari para petani dan pengurus KUD.

 BACA JUGA:Warning! 3 Bulan Lagi, Petani Kelapa Sawit Terancam Bangkrut akibat Larangan Ekspor CPO

"Kondisinya semakin mengkhawatirkan, di Riau saya mendapat pengaduan, banyak koprasi dan pengepol berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," ungkap Wahid Minggu (15/5/2022).

Anjloknya harga TBS di Riau dan daerah lainnya diduga akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor CPO.

"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS masyarakat," jelasnya.

Dikatakan Wahid bahwa hal ini seperti anomali, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng. Di sisi lain petani harus terkena imbas.

Untuk itu dia meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yg berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit.

Pemerintah juga diminta memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO),

 BACA JUGA:Harga CPO Melesat, Nusantara Sawit Sejahtera Siap IPO

"Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DM atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," tegasnya.

Dia menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

"Harusnya diawasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng. Pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas," tambahnya..

Sementara itu petani sawit Pekanbaru bernama Raja Adil mengatakan sangat kelimpungan atas anjloknya harga.

"Sekarang harga sawit Rp1.400. Dulu Rp3.800 per kilogram. Sementara harga pupuk masih tinggi. Ini sangat menyengsarakan," ucapnya.

Adapun petani di Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau Supri mengaku kesulitan menjual buah sawit.

"PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sekarang sewenang wenang menentukan harga. Alasannya penuh. Kita petani sangat dirugikan," cetusnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini