Share

Demo Bawa Sawit, Petani Minta Larang Ekspor CPO Dicabut

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Selasa 17 Mei 2022 12:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 17 320 2595332 demo-bawa-sawit-petani-minta-larang-ekspor-cpo-dicabut-HLTpAf4D4C.jpg Petani Sawit Demo (Foto: MPI)

JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah untuk segeral mencabut larangan ekspor CPO yang ada saat ini.

Pantauan MNC Portal, pagi hari ini, perwakilan asosiasi petani dari 22 provinsi mendatangi kanto Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Ekon). Tidak hanya membawa tuntutan, para asosiasi petani tersebut juga membawa buah sawit yang didatangkan langsung dari Sumatera.

Pada aksi yang dilakukan hari ini akan dilaksanakan di dua titik, setelah dari Kantor Kemenko Ekon, masa aksi bergerak ke patung kuda dengan membawa buah sawit sebagai bentuk protes terhadap minimnya serapan Tandan Buah Segar (TBS) para petani sawit.

"Harapannya yang pertama dicabutnya ekspor CPO, kondisi petani saat ini sangat menderita, harga yang ditetapkan (buah sawit) saat ini jatuh dari sebelumnya Rp5000 menjadi saat ini Rp1000," ujar Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Bagus Budiantoro kepada MNC Portal, Selasa (17/5/2022).

Aksi yang digelar pada hari ini setidaknya membawa 5 tuntutan, pertama menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini