Share

Hati-Hati! Ekonomi RI Bakal Hadapi Ancaman Lebih Berat dari Covid-19

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 20 Mei 2022 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 20 320 2597307 hati-hati-ekonomi-ri-bakal-hadapi-ancaman-lebih-berat-dari-covid-19-oTF9lhdtrp.jpeg Ekonomi Indonesia hadapi ancaman (Foto: Shutterstock)

JAKARTA Ekonomi Indonesia bakal menghadapi tantangan usai pandemi covid-19. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan proses pemulihan ekonomi nasional yang menguat tentu patut disyukuri, namun ini tidak boleh berpuas diri.

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis harus segera kita antisipasi dan kelola. Dalam World Economic Outlook April, IMF memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 pada tingkat 3,6%, turun signifikan 0,8 poin persentase dari proyeksi di Januari 2022.

"Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus kita waspadai dan antisipasi, yaitu: lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS). Perang Rusia-Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran USD100 per barel. Sejak awal tahun (year to date), harga gas alam naik 127,0%, batu bara naik 137,3%, CPO naik 26,1%, gandum naik 56,5% dan jagung naik 34,3%. Secara indeks harga pangan dunia telah mengalami kenaikan 145,0% dibanding situasi awal 2020.

"Tingkat inflasi di AS yang sangat tinggi yaitu 8,4%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir, menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi AS dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral AS The Fed, akan melakukan percepatan pengetatan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan dapat terjadi hingga 7 kali di tahun 2022 dan berpotensi diikuti dengan kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global," ungkap Sri.

Sementara itu, sejak awal 2021 sampai dengan Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara sangat signifikan. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini, kata dia, harus diwaspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

"Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah, apakah segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di AS pada periode awal 1980-an dan 1990-an," jelas Sri.

Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif. Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah.

"Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, yaitu pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini," ucap Sri.

Dalam mengantisipasi eskalasi risiko global terutama dalam menghadapi tiga potensi krisis, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan, Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) yang mengidentifikasi tiga potensi krisis tersebut.

Sri mengatakan, krisis seperti ini, sama seperti pandemi COVID-19, tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh satu negara mana pun, betapa pun superpower posisi mereka. Kerjasama global menjadi keharusan. Indonesia terpilih menjadi bagian dari enam negara-negara champion GCRG tersebut, dan tentunya kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengusung agenda-agenda kerjasama global yang juga sangat strategis bagi kepentingan perekonomian domestik.

"Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini