Share

Kementerian ESDM Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan yang Lalai Terapkan Keselamatan Ketenagalistrikan

Athika Rahma, Jurnalis · Jum'at 20 Mei 2022 21:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 20 320 2597332 kementerian-esdm-siapkan-sanksi-bagi-perusahaan-yang-lalai-terapkan-keselamatan-ketenagalistrikan-SH5FcdzV1B.jfif Ilustrasi listrik. (Foto: PLN)

JAKARTA - Pemerintah mewajibkan pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).

Hal ini sebagai upaya meningkatkan ketaatan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan, penerapan SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya keselamatan ketenagalistrikan.

 BACA JUGA:Menteri ESDM Bahas Energi Bersih untuk Gaet Investor ke RI

"Seperti kita ketahui, tenaga listrik di samping bermanfaat, dapat juga membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, untuk itu pemerintah mengatur kebijakan mengenai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan" ungkap Rida, dikutip Jumat (20/5/2022).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan terdapat tiga tujuan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan, yaitu andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan yang terahir adalah ramah lingkungan.

Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan tersebut harus memenuhi beberapa aspek.

Setiap instalasi listrik harus memiliki sertifikat laik operasi dan setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kemudian, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Maka dari itu setiap peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dwinugroho selaku narasumber seminar menyampaikan bahwa pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan wajib diterapkan pada setiap penyediaan instalasi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

Menurut Dwinugroho, SMK2 diterapkan pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang diberlakukan pada instalasi penyediaan tenaga listrik seperti instalasi pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas paling kecil 5 MW, instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 kVA.

Sesuai ketentuan, penerapan SMK2 harus diaudit paling sedikit satu kali dalam setahun oleh internal badan usaha maupun pihak lain yang memiliki kompetensi audit dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah.

Berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 tersebut, Pemerintah memberikan sertifikat ketaatan kepada pemilik instalasi berdasarkan predikat ketaatan atas hasil penilaian ketaatan penerapan SMK2 yang telah dilakukan.

 BACA JUGA:Menteri ESDM Sidak BBM di SPBU Jalan Tol Mudik, Masih Aman?

"Pemerintah berkomitmen memberikan penghargaan kepada badan usaha yang taat dalam menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi badan usaha yang melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan," ungkap Dwinugroho.

Direktur Operasi-1 PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) M Yossy Noval dalam kesempatan yang sama mengatakan kesiapnnya mendukung implementasi keselamatan ketenagalistrikan dan menuju Indonesia yang lebih hijau.

Beberapa upaya yang diterapkan di PJB antara lain dengan melaksanakan co-firing di PLTU batu bara dengan mencampurkan batu bara dengan biomass dikarenakan sifat karbon dari biomassa adalah netral karbon.

"Kami juga mengimplementasikan digital power plant di pembangkit-pembangkit, dimana dengan implementasi digital power plant ini kami bisa memantau lebih dalam dan melakukan aksi-aksi lebih cepat sehingga kondisi keandalan peralatan bisa efisien, kondisi pencemaran udara bisa termitigasi dan dapat kami lakukan tindakan-tindakan yang lebih terarah dan lebih awal," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini