Share

Single Sign On untuk Semua Pelayan Publik, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Tak Perlu Repot Isi Banyak Formulir

Heri Purnomo, Jurnalis · Jum'at 20 Mei 2022 17:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 20 320 2597541 single-sign-on-untuk-semua-pelayan-publik-dirjen-dukcapil-masyarakat-tak-perlu-repot-isi-banyak-formulir-GB0S3a0DN2.jpg Dirjen Dukcapil Ingin Single Sign On untuk Semua Pelayanan Publik. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) melelaui Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) menyiapkan opsi pelayanan publik terbaru di Indonesia.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ke depan sistem Single Sign on (SSO) diterapkan pada semuan layanan publik di Indonesia.

"Masyarakat mestinya tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi. Cukup isi satu aplikasi pendaftaran saja, yang diisi sama: NIK atau Nama, untuk semua pelayanan publik," ujarn Zudan dalam acara Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Gedung Mar'ie Muhammad kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Nomor NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan, Begini Skemanya

Zudan mengatakan, metode SSO cukup dengan menyimpan NIK dan nama. Dia menyebutkan metode yang dilakukan Estonia adalah contoh baik

"Semua lembaga di Estonia adalah contoh baik integrasi data berbasis NIK," ungkapnya.

Baca Juga: Viral Pedagang Online Tak Punya NPWP Ditagih Pajak Rp35 Juta

Dengan SSO pengguna tidak perlu mengingat banyak username dan password. Cukup dengan satu credential, sehingga pengguna cukup melakukan proses otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia di dalam jaringan.

"Ini paling nyaman bagi semua. Apabila data terintegtasi, Pemerintah akan menghemat biaya server dan storage triliunan rupiah. Bagi lembaga pengguna boleh melakukan verifikasi dan validasi NIK, tetapi tidak perlu menyimpan data," kata Zudan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan, sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pihaknya akan menggunakan NIK sebagai tulang punggung sistem inti administrasi perpajakan menggantikan NPWP.

"Jadi NIK akan jadi nomor identitas kependudukan sekaligus nomor identitas pajak," kata Dirjen Suryo Utomo.

Selain itu, Dirjen Suryo menegaskan komitmen Ditjen Pajak untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak termasuk yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil.

"Memiliki NIK tidak lantas membayar pajak, tetapi membayar pajak merupakan kewajiban warga negara utamanya yang memiliki NIK," kata Suryo Utomo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini