Share

Menko Airlangga: RI Belum Ada Rencana Kurangi Sawit dalam Campuran Biodiesel

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Selasa 24 Mei 2022 19:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 24 320 2599671 menko-airlangga-ri-belum-ada-rencana-kurangi-sawit-dalam-campuran-biodiesel-1kz8k2bCzU.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengurangi persentase minyak sawit dalam biodiesel. Di saat ini 30% untuk memastikan pasokan energi negara.

"Dengan sawit kita kurangi ketergantungan kita pada minyak. Dan kalau sekarang kita bandingkan harga sawit dengan harga energi, harus (subsidi) lebih banyak ke energi. Jadi persoalannya adalah ketahanan energi," katanya dalam wawancara, Selasa (24/5/2022).

"(Persentase) pencampuran tidak akan berkurang karena keamanan energi adalah prioritas utama," tambahnya di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di resor Pegunungan Alpen Swiss di Davos.

Dia menjelaskan Indonesia yang merupakan sumber 60% minyak sawit dunia, telah memberlakukan biofuel dengan kadar 30% untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak mentah.

"Jika Anda bergantung pada minyak, hari ini Anda berada dalam situasi bencana dengan harga minyak mendekati USD110 (per barel)," kata Hartarto, seraya menambahkan bahwa harga yang dianggarkan Indonesia telah dinaikkan menjadi USD100 dari USD60.

Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah dan beberapa produk turunannya pada bulan April dalam upaya untuk menurunkan harga minyak goreng lokal yang melonjak. Larangan itu mengguncang pasar minyak nabati global pada saat kekurangan pasokan akibat perang di Ukraina.

"Di Indonesia, harga energi tidak menular ke masyarakat. Jadi pemerintah membayar selisih antara harga energi dan harga terjangkau," jelasnya.

Kementerian Perdagangan Indonesia telah mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendapatkan izin ekspor yang hanya akan diberikan kepada mereka yang mampu memenuhi apa yang disebut Kewajiban Pasar Domestik (DMO).

Peraturan tersebut tidak merinci apa yang dimaksud dengan DMO itu, tetapi izin akan berlaku selama enam bulan.

Kebijakan DMO, di mana produsen diharuskan untuk menjual sebagian produk mereka secara lokal pada tingkat harga tertentu, digunakan sebelum larangan terbaru sebagai sarana untuk mencoba memastikan pasokan lokal, tetapi gagal menjinakkan harga minyak goreng.

Ditanya berapa porsi minyak sawit yang harus dijual di dalam negeri dengan DMO, Hartarto mengatakan targetnya adalah 20%.

"Saat ini (DMO) sudah 30%, tapi akan turun menjadi 20% jika harga minyak turun," katanya.

Hartarto mengatakan prospek pertumbuhan Indonesia telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan dengan 5% selama dua kuartal terakhir, dan sebanding dengan Vietnam.

"Kami (masih) optimistis pertumbuhannya bisa 5%, tapi tergantung harga energi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini