Share

Impor Biang Kerok Bengkaknya Subsidi BBM dan Gas Elpiji

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 25 Mei 2022 17:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 25 320 2600262 impor-biang-kerok-bengkaknya-subsidi-bbm-dan-gas-elpiji-uv2aQV4PzP.jpg Ilustrasi BBM (Foto: Okezone)

JAKARTA –Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

Diketahui, hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun.

Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 BACA JUGA:Jokowi Sebut Harga BBM di Indonesia Lebih Murah dari Negara Lain

“Kita masih banyak mengimpor migas, sehingga ketika harga beli naik dan kita ingin mempertahankan harga, subsidi harus naik,” ujar Edy dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Menurut Edy, pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidak pastian global.

Dia menjelaskan Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN.

Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

Dia menyebut subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena bisa dinikmati oleh kelas menengah atas.

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

“Agar lebih tetap sasaran, hanya mereka yang miskin atau rentan miskin yang menikmati," tegasnya.

“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru ikut menikmatinya,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, implementasi trasnformasi skema subsidi energi akan disesuaikan dengan waktu, terutama melihat kondisi perekonomian terkini.

 BACA JUGA:Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan Dipimpin Langsung Kabareskrim

Pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ini untuk menjaring masyarakat yang berhak mendapat subsidi dan tidak menggangu daya belinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022.

Rinciannya, Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini