Share

BLT UMKM Malah Cair ke PNS, Aturan Penerima Bantuan Bakal Diubah

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 05 Juni 2022 18:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 05 455 2605882 blt-umkm-malah-cair-ke-pns-aturan-penerima-bantuan-bakal-diubah-695hhbnWnT.jpg BLT UMKM Cair Rp600 Ribu. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Penerima BLT UMKM Rp600.000 bakal dicek ulang. Bahkan aturan penerima bantuan bakal diubah supaya penerima tepat sasaran.

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Irene Swa Suryani mencatat penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari kalangan ASN dan TNI/Polri tak sebanyak perhitungan dari BPK.

Baca Juga: PNS Dapat BLT UMKM, Kemenkop Cek Penerima Bantuan Rp600.000 ke Dukcapil

“Tahun ini apabila program BPUM terealisasi, kami akan perbaiki temuan di tahun 2021. Pengecekan datanya fokus ke Dukcapil dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), mungkin nanti Peraturan Menteri (terkait BPUM) akan diubah,” kata Irene, Minggu (5/6/2022).

Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan pengecekan calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Banyak PNS Terima BLT UMKM, Berapa Jumlahnya?

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya mengatakan bahwa pihaknya memaksimalkan pengecekan calon penerima BPUM.

Hal ini menimbang evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu yang mencatat masih terdapat penerima BPUM dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Padahal bantuan sosial itu hanya untuk pelaku usaha mikro.

“Kita sudah meminta pimpinan-pimpinan (para ASN dan TNI/Polri yang memperoleh BPUM) memberikan semacam peringatan atau mengimbau mereka agar tak melakukan perbuatan yang sama,” ungkap dia.

Program BPUM disebut telah meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan menghidupkan kembali kegiatan bisnis mereka.

“BPUM 2022 akan dilanjutkan. Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar kurang lebih Rp7,68 triliun,” ucapnya.

Program itu akan diteruskan dengan menargetkan 12,8 juta pelaku usaha dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,2 juta dan di tahun 2020 sebesar Rp2,4 juta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini