Share

Proyek Ibu Kota Baru, Menteri Basuki Kawal Pembangunan Kantor Presiden hingga Pemerintah

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 10 Juni 2022 16:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 10 470 2609352 proyek-ibu-kota-baru-menteri-basuki-kawal-pembangunan-kantor-presiden-hingga-pemerintah-olH64lUXe1.jpg IKN Nusantara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai pada Semester II tahun 2022 atau sekitar bulan Juli mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun beberapa sarana dan prasarana ibu kota tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan setidaknya pada pembanguan tahap awal IKN Nusantara dibutuhkan dana senilai Rp43,73 tirliun yang bakal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana.

Menteri Basuki menj kasian Kementerian PUPR hanya menangani beberpa pengerjaan proyek di IKN Nusantara, kantor Presiden dan kantor wakil presiden, gedung Kementerian Koordinator, dan kantor Kemensetsneg.

Selain itu Kementerian PUPR juga mendapatkan jatah untuk membangun akses jalan nasional dan jalan tol yang menjadi akses ke IKN Nusantara. Selain itu juga dibangunan untuk penyediaan air baku, salah satu yang dibangun adalah bendungan Sepaku Semoi.

Selanjutnya Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas untuk membangun drainase-drainase terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP yang menjadi fokus pembangunan tahap satu.

"IKN ini kita hanya menangani beberapa pekerjaan memang khusus untuk prasarana dasar," kata Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

Meski demikian pengajian anggaran untuk pembangunan IKN itu tidak masuk kedalam pagu indikatif Kementerian PUPR untuk tahun 2023 yang senilai Rp98 tirliun.

"Anggaran PUPR tahun 2023 tanpa IKN Nusantara," ujar Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto saat dihubungi MNC Portal, Jumat (10/6/2022).

Selain itu Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti juga menyampaikan hal yang sama. Namun demikian beberapa proyek untuk membangun IKN memang sudah di lelangkan, dan siap untuk dikerjakan.

"Anggaran sedang berproses di Kemenkeu, semoga segera, namun kita tetap berproses untuk lelang dini," pungkas Dijen Diana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini