Hadi Tjahjanto Menteri ATR, Sofyan Djalil: Sekarang Mafia Tanah Harus Mikir 7 Kali

JAKARTA - Sofyan Djalil melakukan serah terima jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto di kantornya.

Dalam sambutannya, Sofjan Djalil mengucapkan selamat kepada Hadi Tjahjanto atas jabatan yang baru di emban sebagai Menteri ATR/BPN yang baru diberikan oleh presiden Joko Widodo.

"Yang menjadi konsen Bapak Presiden yang harus kita kerjakan, pertama adalah reforma agraria. Karena reforma agraria ini adalah bagian terlemah dari program kementerian," ujar Sofyan Djalil pada sambutannya usai Melakukan Sertijab, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR, Mantan Panglima TNI Bereskan Masalah Pertanahan

Sofyan Djalil menjelaskan dari target yang sudah dibuat, saat ini Kementerian ATR/BPNmasih terus mengejar target yang sudah di berikan presien sebelumnya.

"Dari segi sertifikat yang kira keluarkan, tadinya sampai 2015 46 juta bidang tanah, hari Alhamdulillah sudah 80 juta bidang. Jadi kita memberikan sertifikat kepada masyarakat atas tanah yang mereka miliki," kata Sofyan Djalil.

Menurutnya, saat ini masih banyak masalah tentang reforma agraria yang berkaitan sengketa masyarakat dengan kehutanan, desa-desa yang masih banyak dalam kawasan hutan yang masih harus dan menjadi PR untuk dibereskan.

"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Hadi ini bisa lebih cepat," kata Sofyan Djalil.

Baca Juga: Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Mafia Tanah Cipayung

Selanjutnya Sofyan Djalil juga menitipkan kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto terkait upaya perang melawan mafia tanah. Sebab menurutnya hingga saat ini praktik mafia masih kerap terjadi.

"Mafia tanah ini cukup mengkhawatirkan, tapi sekarang mungkin mafia tanah harus berpikir hingga 7 kali, karena prinsip saya mafia tanah tidak boleh menang," kata Sofyan Djalil.

Selanjutnya Sofyan Djalil juga menyinggung terkait konflik pertanahan. Menurutnya memang tidak banyak kasusnya, namun perlu dibereskan karena cukup menyita perhatian.

"Kasus konflik pertanahan dari 80 juta (bidang tanah), mungkin yang berkonflik sekitar 8 ribu, kita selesaikan tapi datang lagi yang lain," lanjut Sofyan Djalil.