Share

4 Fakta Beli Pertalite Dibatasi, Mobil Dinas PNS hingga BUMN Dilarang!

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 27 Juni 2022 05:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 320 2617834 4-fakta-beli-pertalite-dibatasi-mobil-dinas-pns-hingga-bumn-dilarang-zzLcR1hfOS.jpg Pertamina. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pembelian Pertalite dan Solar subsidi akan dibatasi mulai Agustus 2022 mendatang.

Diketahui, BPH menjelaskan implementasi aturan ini masih menanti usulan revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 agar selesai terlebih dulu.

Di mana Perpres ini yang akan mengatur bagaimana pembelian Pertalite dan Solar subsidi akan diterapkan.

 BACA JUGA:Beli Pertalite Dibatasi Mulai Agustus 2022

"Sudah kami sampaikan dari Pak Menteri ESDM kepada Presiden. Kami punya target dari BPH Migas sendiri ingin mulai Agustus paling lambat September bisa diberlakukan, tapi tentu itu kewenangan bukan di kami jadi kami akan tunggu saja," ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat kerja bersama Komisi VII, dikutip Jumat (24/6/2022).

Dirangkum Okezone, Senin (27/6/2022), berikut fakta soal beli Pertalite dibatasi:

1. Pakai Aplikasi MyPertamina

Nantinya pembeli wajib menggunakan aplikasi MyPertamina dan melakukan scan QR Code saat membeli BBM subsidi.

Sehingga semua konsumen yang membeli BBM subsidi harus registrasi di MyPertamina.

"Jadi nanti akan ada identifikasi konsumen pengguna. Bentuknya tidak akan ditempel, tapi nanti ada QR code seperti PeduliLindungi, jadi nanti belinya harus tunjukkan QR code," ujar Erika.

2. Cara Pembelian

Erika menjelaskan kalau kendala penerapan rencana ini seperti masalah jaringan, lalu kepemilikan ponsel yang memadai terutama di daerah pelosok.

Pihaknya mengaku akan mencari jalan keluar untuk hal ini.

"Mungkin nanti akan kembali seperti memasukkan nomor polisi, jadi upaya kami meningkatkan pengawasan dan agar tepat sasaran kami kerjakan, tapi tentunya ini tidak seperti membalikkan telapak tangan," katanya.

3. Mobil Dinas dan BUMN Dilarang

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut masih belum tahu soal jenis mobil apa saja yang dilarang.

Namun, dia memastikan kalau larangan itu akan menyasar mobil dinas dan kendaraan mewah.

"Kalau mobil dinas, BUMN, itu ya pakai non subsidi," tegasnya.

4. Aman untuk Masyarakat?

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai langkah pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat rumit.

Bahkan, dikhawatirkan bisa memicu perkelahian.

"kalau pembatasan model Pertamina menggunakan MyPertamina itu menurut saya akan sangat ribet, bahkan akan menimbulkan bisa juga perkelahian dengan petugas SPBU yang mau beli mengatakan saya berhak ternyata ditolak, dan juga antrean nanti akan panjang," ungkap Fahmy dalam program Market Review di IDX Channel, Kamis (23/6/2022).

Dia menambahkan kelemahan lain dari penggunaan aplikasi MyPertamina adalah tidak semua masyarakat memiliki perangkat seluler.

"Itu kan aplikasi yang menggunakan gadget kan gak semua penduduk bisa memiliki gadget kemudian juga tidak semua daerah ada sambungan internet ya yang bagus. Nah hal semacam itu saya kira yang akan merepotkan dan justru akan menjadi kontra produktif," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini