Share

Simak Lagi Fakta BPJS Kesehatan dari Tunggakan Iuran Boleh Dicicil hingga Rencana Penghapusan Kelas 1,2 dan 3

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Sabtu 25 Juni 2022 05:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 320 2617878 simak-lagi-fakta-bpjs-kesehatan-dari-tunggakan-iuran-boleh-dicicil-hingga-rencana-penghapusan-kelas-1-2-dan-3-s8dsl4LTVo.jpg BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)

JAKARTA – BPJS Kesehatan berencana menghapus skema pembayaran iuran kelas 1, 2 dan 3. Adapun rencana penghapusan kelas BPJS Kesehatan akan dimulai pada Juli 2022.

Berikut fakta-fakta BPJS Kesehatan yang akan dihapus yang dirangkum Okezone, Sabtu (25/6/2022):

1. Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap

Pejabat pengganti sementara (Pps) Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Arif Budiman mengatakan, saat ini masyarakat sudah terinformasi bahwa pada 1 Juli 2022 itu adalah rencana uji coba penerapan kelas rawat inap standar di beberapa rumah sakit.

2. Rumah Sakit Pemerintah

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa uji coba baru dilakukan di rumah sakit milik pemerintah saja.

“Dalam hal ini kurang dari 10 rumah sakit milik kementerian kesehatan yang tersebar di beberapa wilayah,” katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

3. Berjumlah 2.800

Dia menyampaikan bahwa rumah sakit yang melayani peserta BPJS ini berjumah 2.800-an rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga, hampir tidak ada perubahan secara masif untuk seluruh pelayanan peserta BPJS Kesehatan.

4. Kelas Standar

Untuk diketahui, latarbelakang kebijakan ini memang mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yakni dalam pasal 23 ayat 4 tentang rawat inap terhadap peserta JKN.

Adapun dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

5. Belum Ada Perubahan

Kemudian Arif menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan iuran. Adapun hal tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Penghapusan kelas BPJS Kesehatan rencananya akan dimulai pada Juli 2022. Pasalnya, kebijakan ini masih dimatangkan.

6. Iuran Wajib Disalurkan

Nantinya, layanan yang akan didapat peserta akan menjadi satu standar begitu pun dengan iuran yang wajib dibayarkan.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lembaga Pemerintahan, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS sebesar 5% dari gaji/upah per bulan. Lembaga membayarkan sebesar 4% dan sisanya 1% ditanggung peserta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini