Share

Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berpotensi Ditambah Rp2,3 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 29 Juni 2022 15:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 29 320 2620441 anggaran-kereta-cepat-jakarta-bandung-berpotensi-ditambah-rp2-3-triliun-YrIHygxZ6O.jpg Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Lembaga audit internal negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membenarkan adanya potensi penambahan pembengkakan biaya sebesar Rp2,3 triliun atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan potensi penambahan biaya disebabkan oleh peraturan perpajakan baru.

Hanya saja perkara ini belum masuk asersi atau menjadi laporan resmi manajemen KCJB yang ditetapkan dalam komponen laporan keuangan.

 BACA JUGA:Proyek Kereta Cepat Bikin Hubungan RI-China Makin Lengket

"Pajak tersebut merupakan bukti baru, setelah selesai reviu BPKP karena ada peraturan perpajakan baru dan belum masuk dalam asersi," ujar Eri, Rabu (29/6/2022).

Review anggaran proyek KCJB yang dilakukan BPKP berdasarkan permintaan Kementerian BUMN.

Eri mencatat hingga saat ini nilai cost overrun proyek strategi nasional (PSN) ini mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

Nilai tersebut lebih kecil dari perkiraan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya.

"BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan review kereta cepat mulai akhir Desember 2021 lalu. Angkanya sebesar USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun," jelasnya.

Adapun metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan itu dengan melihat dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

Untuk penghitungannya sendiri, BPKP hanya melakukan untuk biaya pembangunan saja.

Sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya.

Dia menegaskan angka pembengkakan tersebut merupakan budget estimasi dan masih ada beberapa yang proses.

Sehingga memungkinkan ada perubahan, termasuk jika ada aturan baru yg keluar oleh BPKP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini