Share

Tax Amnesty Jilid II Ditutup, Sri Mulyani: Tidak Ada Lagi Pengampunan Pajak

Viola Triamanda, Jurnalis · Jum'at 01 Juli 2022 20:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 01 320 2622098 tax-amnesty-jilid-ii-ditutup-sri-mulyani-tidak-ada-lagi-pengampunan-pajak-TT2Qzj161N.jfif Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/DJP)

JAKARTA - Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II resmi ditutup. Di mana program ini diselenggarakan selama 6 bulan, sejak 1 Januari-30 Juni 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa untuk ke depannya Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan tidak akan memberikan program pengampunan pajak lagi.

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Selesai, Sri Mulyani Dapat Rp61 Triliun

"Kami tidak akan memberikan lagi program pengampunan pajak," Tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers , Jumat (1/7/2022).

Selanjutnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan upaya kepatuhan dan penegakan hukum bagi seluruh wajib pajak dari data yang diperoleh.

"Bukan dalam rangka untuk memberikan ketakutan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita akan menjalankan undang-undang secara konsisten dan tentu transparan serta akuntabel," ucapnya.

Baca Juga: Hari Terakhir, 90 Ribu Ikut Tax Amnesty Jilid II dalam Sehari

Dia juga menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan pajak yang adil.

'Karena pajak juga untuk masyarakat Indonesia nantinya' tegasnya.

Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty jilid II diikuti 247.928 wajib pajak dengan 308.059 surat keterangan telah mengikuti PPS.

"Dan untuk total keseluruhan jumlah PPh adalah senilai Rp61,01 triloiun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers.

Dalam program PPS ini, Ditjen Pajak membagi dua kategori wajib pajak melalui dua kebijakan yakni kebijakan satu untuk harta yang diperoleh sebelum 31 desember 2015, dan kebijakan II adalah harta yang diperoleh dari 2016 sampai 31 Desember 2020.

"Berdasarkan hasil yang didapat, komposisi penerimaan dalam PPS ini lebih banyak diterima dari para wajib pajak di kebijakan 1,' jelasnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini